2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 1,47 triliun untuk pagu anggaran pada 2027 karena anggaran yang disetujui DPR RI yakni sebesar Rp 6,48 triliun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga, anggaran yang diinginkan BPS adalah sekitar Rp 7,95 triliun.
Diketahui, Komisi X DPR RI telah menyetujui pagu anggaran BPS untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp 6,48 triliun. Persetujuan tersebut diberikan setelah melewati lima kali pembahasan. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 77,18 persen atau sekira Rp 4,99 triliun akan dialokasikan untuk BPS Kabupaten/Kota.
Sementara itu, BPS Provinsi seluruh Indonesia mendapat alokasi 11,09 persen atau sekitar Rp 718,45 miliar, dan satuan kerja (satker) pusat memperoleh alokasi 11,73 persen atau Rp 759,58 miliar). BPS memiliki 539 satker di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 502 BPS kabupaten/kota, 34 BPS provinsi, dan tiga satker pusat.
“Dari total pagu anggaran tahun 2027, sebanyak Rp 2,82 triliun (43,51 persen) dialokasikan ke Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) meliputi kegiatan rutin, periodik, dan kegiatan baru. Sementara itu, sebanyak Rp 3,66 triliun (56,49 persen) dialokasikan ke Program Dukungan Manajemen (Dukman), meliputi gaji, operasional kantor, dan non operasional kantor,” kata Sekretaris Utama BPS Zulkipli dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (4/9/2026).
Jika dirinci menurut jenis belanja, pagu anggaran BPS dialokasikan ke dalam dua kelompok, yaitu operasional sebesar Rp 3,57 triliun) dan non-operasional sebesar Rp 2,91 triliun). Belanja operasional mencakup gaji pegawai dan operasional perkantoran. Belanja non-operasional mencakup pembiayaan survei rutin pendukung prioritas presiden, kegiatan prioritas nasional, dan kegiatan program Dukman.
Kegiatan BPS yang mendukung prioritas nasional diantaranya pemanfaatan Big Data untuk statistik resmi, pembinaan statistik sektoral, penyusunan inflasi, pembinaan desa cinta statistik, penyediaan data lima sasaran visi Indonesia Emas dan 45 indikator utama pembangunan serta koordinasi aksesi OECD bidang statistik.
Dengan jumlah satker yang besar dan banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan, BPS menyampaikan bahwa pagu anggaran yang telah disetujui masih belum mencukupi seluruh kebutuhan. Karena itu, BPS mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 1.473,17 miliar untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional dan penyediaan statistik berkualitas tetap berjalan optimal.
