Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo (tengah) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kedua kiri), CEO Danantara Rosan Roeslani (ketiga kanan), pendiri Lippo Mochtar Riady (ketiga kiri), Ketua Pembina Yayasan Pelita Harapan James Riady (kanan) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman (kiri) menekan tombol dalam peninjauan lokasi pengembangan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Cikarang, Jawa Barat, Ahad (8/3/2026). Danantara akan membangun tiga juta hunian di tanah seluas 30 hektare tersebut yang merupakan program prioritas presiden bagi MBR.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) melakukan peninjauan lokasi sebagai langkah awal dimulainya perencanaan konsep pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Cikarang, Jawa Barat. Lokasi ini berada di daerah yang memiliki akses intermoda transportasi.
Peninjauan ini dilakukan sebagai tahap awal untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden. Di atas lahan tersebut direncanakan akan dibangun kawasan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kegiatan peninjauan lokasi tersebut dihadiri oleh Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, jajaran pemerintah daerah, Pendiri dan Ketua Organisasi Kelompok Lippo Mochtar Riady, serta Pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Pelita Harapan James Riady.
Setelah peninjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, mekanisme penentuan harga, serta perumusan konsep dan kriteria pembelian oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan langkah awal melalui peninjauan lokasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
“Sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional,” ujar Rosan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (8/3/2026).
Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, Rosan ingin memastikan pengembangan kawasan hunian ini dapat dirancang secara matang, baik dari sisi konsep pembangunan, mekanisme harga, maupun skema kepemilikan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan memberikan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
sumber : Antara

6 hours ago
3
















































