WAKIL Ketua Partai Gerindra Habiburokhman menilai ucapan Saiful Mujani tentang konsolidasi publik untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto perlu dikritisi. Menurut dia, ada alasan politis di balik kritik yang disampaikan oleh guru besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu.
"Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elite politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis pada Senin, 13 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dalam acara bertajuk “Halalbihalal Pengamat Sebelum Ditertibkan” di Beranda Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa, 31 Maret 2026, Mujani berpartisipasi menjadi pembicara bersama para pengamat dan akademikus lain yang gelisah terhadap arah pemerintah Prabowo.
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting ini mempertanyakan kemungkinan konsolidasi publik untuk menekan perubahan politik, termasuk mendorong Prabowo mundur dari jabatannya. “Bisa enggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo,” kata Mujani saat itu.
Habiburokhman menduga ada kemungkinan Mujani memiliki maksud untuk melengserkan Prabowo demi kepentingan pribadi. "Kalau toh Saiful Mujani bernafsu untuk merebut kekuasaan, itu merupakan hak dia. Namun terlalu besar ongkos politik yang harus dibayar oleh rakyat jika ada pihak yang menginginkan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional," tutur dia.
Menurut Habiburokhman, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi hasil kinerja Prabowo setelah masa jabatannya habis pada 2029 nanti. Sehingga sampai saat itu tiba, kata Habiburokhman, Kepala Negara memiliki waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politik.
Kemudian, Habiburokhman meyakini bahwa bahwa Prabowo berkomitmen menjaga demokrasi dalam periode pertama kepemimpinannya. "Hampir 1,5 tahun Presiden Prabowo berkuasa, tidak ada seorang pun warga negara Indonesia dijatuhi hukuman karena mengkritik atau bahkan menghina Presiden Prabowo," ucap dia.
Adapun Saiful mengatakan memiliki alasan mengajak publik untuk menurunkan Prabowo dari kursi pemerintahan. Terlebih Saiful menilai kepemimpinan mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu secara umum tidak kompeten dan tidak berwibawa.
“Prabowo tidak presidensial. Seorang presiden yang presidensial bagi saya adalah yang inklusif, menerima keragaman aspirasi, bersikap dan bertindak beyond partisan politics,” katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 7 April 2026.
Dia mengatakan pemakzulan presiden dapat dimulai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, dia meragukan langkah ini dapat berhasil mengingat Ketua Umum Partai Gerindra tersebut telah mengendalikan lembaga legislatif saat ini.
Pun dengan opsi menunggu hingga Pemilu 2029 yang masih 3,5 tahun lagi. Menurut Saiful, berbagai kebijakan yang dijalankan Prabowo ini berpotensi membuat Indonesia makin buruk, sehingga perubahan di pucuk pemerintahan harus segera dilakukan.
Pilihan Editor: Jalan Terjal Pemakzulan Konstitusional Prabowo-Gibran
