5 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menilai Ginandjar Kartasasmita sebagai salah satu tokoh bangsa yang memiliki kiprah panjang dan keteladanan dalam berbagai fase penting pembangunan Indonesia, mulai dari reformasi kelembagaan hingga penguatan peran daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Hal itu disampaikan Irman Gusman saat memberikan testimoni dalam peluncuran buku biografi Ginandjar Kartasasmita: Pengabdian dari Masa ke Masa, Perjalanan, Pergulatan Hidup, dan Pemikiran”, di Jakarta, Kamis (9/4/2026), yang juga bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-85 Ketua DPD RI pertama tersebut.
Hal ini sekaligus menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang pengabdian Ginandjar Kartasasmita, yang dikenal sebagai tokoh bangsa dalam pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta penguatan kelembagaan negara.
Dalam acara tersebut, ketua DPD RI selama dua periode ini, mendapat kehormatan menerima buku pertama yang diluncurkan. Penyerahan tersebut kemudian diikuti kepada sejumlah tokoh, antara lain mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan A. Djalil, serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.
Senator asal Sumatera Barat itu juga menyampaikan apresiasi atas peluncuran buku tersebut dan menilai karya biografi itu sebagai dokumentasi penting perjalanan pengabdian seorang tokoh bangsa dan warisan positif bagi generasi muda Indonesia.
“Pak Ginandjar adalah salah satu tokoh bangsa yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, pembangunan, dan penguatan kelembagaan negara. Beliau bukan hanya meninggalkan jejak sejarah, tetapi juga warisan pemikiran yang tetap relevan bagi generasi hari ini,” ujar Irman, dalam siaran pers.
Relasi Sejak Prareformasi
Kedekatan Irman dan Ginandjar telah terjalin sejak lebih dari tiga dekade lalu, ketika Irman masih aktif sebagai pengusaha muda, sebelum kemudian terjun ke panggung politik nasional. Hubungan keduanya semakin intens pada 1996 saat mereka berada dalam satu panel diskusi bersama sejumlah tokoh nasional, antara lain Jusuf Kalla dan Hamzah Haz.
Relasi tersebut berlanjut pasca-reformasi. Pada 1999, keduanya kembali bertemu dalam proses pembentukan representasi daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada saat itu, Ginandjar menjadi anggota MPR dari unsur utusan daerah mewakili Jawa Barat, sementara Irman mewakili Sumatera Barat.
Dalam perkembangan selanjutnya, Ginandjar dipercaya sebagai salah satu pimpinan MPR dari Fraksi Golkar, sedangkan Irman berperan sebagai wakil ketua Fraksi Utusan Daerah. Fase tersebut berlangsung bersamaan dengan proses amandemen UUD 1945 yang mengubah struktur ketatanegaraan, termasuk lahirnya Dewan Perwakilan Daerah.
“Pada masa inilah merupakan fase penting dalam transformasi ketatanegaraan kita. Pak Ginandjar termasuk tokoh kunci yang ikut mengawal arah perubahan kelembagaan, terutama dalam memperkuat representasi daerah dalam sistem politik nasional,” ujar Irman.
Meletakkan Fondasi DPD RI
Kebersamaan keduanya berlanjut pada 2004 ketika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terbentuk melalui pemilu langsung. Ginandjar terpilih sebagai Ketua DPD RI pertama, sementara Irman menjadi Wakil Ketua.
Kepemimpinan tersebut, menurut Irman, menjadi tonggak penting dalam fase awal pembentukan DPD sebagai lembaga negara baru, yang tidak hanya membangun struktur organisasi, tetapi juga merumuskan arah kelembagaan, tata kerja, dan posisi representasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi.
Dalam periode inilah, fondasi peran DPD sebagai saluran aspirasi daerah mulai dikonsolidasikan secara institusional. “Di bawah kepemimpinan Pak Ginandjar, DPD RI mulai membangun fondasi kelembagaan, tata kerja, serta memperkuat peran daerah dalam memperjuangkan kepentingan regional di tingkat pusat. Kami bersama-sama merintis agar DPD menjadi rumah besar bagi aspirasi daerah,” ungkap Irman.
Fondasi tersebut berlanjut pada 2009 ketika Irman dipercaya menjadi Ketua DPD RI menggantikan Ginandjar. Kesinambungan kepemimpinan keduanya menjadi fase penting dalam penguatan peran DPD sehingga lebih maju, sehingga perannya semakin dikenal publik, sekaligus lebih kuat dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
