Kemendagri dan Jasa Raharja Dukung Digitalisasi Layanan Pajak Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Jasa Raharja mendukung transformasi layanan pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kepatuhan, efisiensi pemungutan, serta kualitas pelayanan publik.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta.

Agus menjelaskan bahwa rapat ini merupakan momentum untuk memperkuat sinergi, inovasi, dan efektivitas pemungutan guna mendukung peningkatan penerimaan daerah. Ia menyebutkan pentingnya intensifikasi sumber pendapatan, ekstensifikasi pengelolaan, peningkatan sumber daya manusia, serta digitalisasi sistem kerja.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyoroti peran penting perusahaan dalam ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, terutama melalui penguatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Awaluddin mengatakan bahwa Jasa Raharja berperan sebagai fasilitator dalam mendorong peningkatan kepatuhan melalui integrasi data dan teknologi. Perusahaan ini telah mengimplementasikan sistem integrasi data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time.

Selain itu, Jasa Raharja mengembangkan sistem analitik untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan dan menghadirkan early warning system agar intervensi dapat dilakukan lebih dini. Pendekatan berbasis data ini bertujuan menciptakan sistem yang tidak hanya menekankan kewajiban tetapi juga kemudahan dan kepercayaan.

Jasa Raharja juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, serta mitra Samsat di seluruh Indonesia. Implementasi sistem host-to-host di 36 provinsi menjadi fondasi penting dalam memastikan validitas data dan efektivitas pemungutan.

Upaya ini sejalan dengan semangat transformasi digital yang didorong oleh pemerintah dan ekosistem Danantara Indonesia untuk memperkuat tata kelola BUMN yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan prima. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan prinsip melayani sepenuh hati.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara