5 hours ago
4
Oleh: Aslichan Burhan, Direktur Eksekutif PINBUK ICMI
REPUBLIKA.CO.ID, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan salah satu kebijakan strategis yang paling ambisius dalam sejarah pembangunan ekonomi kerakyatan Indonesia. Di tengah tantangan ketahanan pangan, ketimpangan ekonomi, rendahnya produktivitas usaha mikro, dan disrupsi digital, pemerintah berupaya menghadirkan koperasi sebagai instrumen untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi masyarakat desa dalam skala yang lebih besar dan lebih modern.
Gagasan tersebut patut diapresiasi. Namun sejarah pembangunan, baik di Indonesia maupun berbagai negara lain, menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program tidak ditentukan oleh jumlah lembaga yang dibentuk, besarnya dana yang digelontorkan, atau kuatnya dukungan regulasi.
Keberhasilan lebih ditentukan oleh kemampuan program tersebut membangun ekosistem yang hidup, menciptakan skala ekonomi yang memadai, memperkuat modal sosial masyarakat desa, serta menghasilkan model bisnis yang berkelanjutan.
Dalam perspektif teori pembangunan modern, mulai dari Community-Based Development, Endogenous Development, Territorial Development, hingga Smart Rural Development—koperasi bukanlah tujuan akhir. Koperasi hanyalah instrumen. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan tumbuhnya kemandirian desa.
Belajar dari Kegagalan dan Keberhasilan Pembangunan
Salah satu pelajaran penting dari berbagai program pembangunan di dunia adalah bahwa kelembagaan yang dibangun tanpa basis sosial dan ekonomi yang kuat sering kali berakhir menjadi bangunan kosong. Indonesia memiliki pengalaman panjang dengan berbagai lembaga ekonomi desa yang pada awalnya dibangun dengan semangat besar tetapi kemudian tidak berkembang karena tidak memiliki basis usaha, anggota, dan model bisnis yang sehat.
Kekhawatiran yang mulai muncul terhadap KDKMP perlu dipandang sebagai kritik konstruktif. Jika tidak dirancang dengan cermat, bukan tidak mungkin sebagian KDKMP akan mengalami nasib yang sama: gedung berdiri, papan nama terpasang, pengurus terbentuk, tetapi aktivitas ekonomi berjalan minim.
Dalam bahasa yang agak satir, masyarakat mulai menyebut kemungkinan lahirnya "museum koperasi massal", yaitu koperasi yang secara administratif ada, gedung megah, tetapi secara ekonomi tidak hidup.
Risiko tersebut semakin besar apabila koperasi dibangun lebih sebagai proyek kelembagaan dibandingkan sebagai solusi atas kebutuhan nyata masyarakat. Di sinilah pentingnya memahami bahwa koperasi yang sukses hampir selalu lahir dari kebutuhan ekonomi yang riil, bukan semata dari program.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
