2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Haji dan Umrah, KH Moch Irfan Yusuf menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap asrama haji dan berbagai fasilitas pelayanan yang telah dibangun pemerintah. Hal ini disampaikannya dalam kuliah umum yang digelar Sekolah Pascasarjana (SPS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Auditorium Prof Suwito, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan 34 asrama haji di 33 provinsi serta kantor pelayanan di hampir seluruh daerah. Namun, sebagian fasilitas dinilai belum termanfaatkan secara optimal.
“Fasilitas sudah ada, termasuk asrama haji dan kantor pelayanan di berbagai wilayah. Namun masih ada yang belum optimal digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi agar aset yang sudah dibangun benar-benar bermanfaat bagi jamaah,” ujarnya dalam siaran pers UIN Jakarta, Senin (15/9/2025).
Ia menjelaskan, pembentukan Kementerian Haji yang terealisasi pada 2024 merupakan langkah besar dalam upaya peningkatan layanan. Proses panjang itu, kata dia, sudah dimulai sejak 2014 dan terus diperkuat hingga akhirnya terwujud.
“Kementerian Haji adalah taruhan besar Presiden. Jika gagal, dampaknya langsung kepada beliau. Oleh karena itu, kementerian ini harus berhasil menghadirkan pelayanan terbaik,” ucapnya.
Gus Irfan, sapaan akrabnya, juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dalam pengelolaan dana haji. Reformasi, menurutnya, tengah dilakukan mulai dari perpindahan pegawai hingga pengelolaan aset agar lebih akuntabel.
“Pengelolaan haji harus bersih dari praktik korupsi, reformasi sedang kita jalankan, mulai dari perpindahan pegawai hingga perpindahan aset, agar sistem semakin transparan dan akuntabel” katanya.
Selain itu, Gus Irfan menyoroti skema subsidi biaya haji. Dengan mencontoh Malaysia, ia menilai subsidi sebaiknya diberikan secara berjenjang, tidak sama rata.
“Di sana ada subsidi 60 persen, 30 persen, bahkan tanpa subsidi. Pola seperti ini lebih adil dan bisa membantu meringankan beban jamaah,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, ia pun menegaskan, peningkatan fasilitas dan pelayanan haji bukan hanya tanggung jawab kementerian, melainkan juga seluruh pemangku kepentingan.
“Transformasi pengelolaan haji tidak boleh berhenti. Kita harus memastikan jamaah mendapatkan pelayanan yang layak, nyaman, dan baik,” katanya.
Di akhir sambutannya, Gus Irfan menyampaikan optimisme bahwa kolaborasi pemerintah, BPKH, perguruan tinggi, dan masyarakat akan menjadikan haji bukan sekadar ibadah, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi dan peradaban bangsa.
"Kami ingin memastikan jamaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik. Bukan hanya dalam ritualnya, tapi juga dalam aspek kesehatan, ekonomi, dan peradaban. Haji harus menjadi sarana yang memperkuat diri sekaligus memperkuat bangsa,” jelasnya.
