INFO TEMPO - Kota Pekanbaru menapaki babak baru dalam pengelolaan sampah melalui pengembangan proyek waste to energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi. Sebagai ibu kota Provinsi Riau sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi, Pekanbaru menghadapi tantangan berupa peningkatan timbulan sampah yang kini mencapai lebih dari 1.300 ton per hari. Lonjakan ini seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, sehingga metode pengelolaan konvensional "kumpul-angkut-buang" sudah tak lagi relevan.
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah strategis dengan mendorong transformasi menuju sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Komitmen pemerintah daerah, ditambah dengan tingginya volume sampah, menjadikan Pekanbaru sebagai salah satu proyek percontohan pengembangan WTE di Indonesia. Upaya ini juga diperkuat melalui kerja sama dengan PT ICE dalam pemanfaatan gas metana di tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi energi listrik tanpa membebani anggaran daerah.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Sebelum proyek ini berjalan, Pekanbaru telah memiliki sistem dasar pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan di tingkat depo, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir," kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. "Namun demikian, sistem tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal pemilahan sampah dari sumber, optimalisasi armada pengangkut, serta modernisasi fasilitas pengolahan di TPA. Kehadiran proyek WTE menjadi momentum penting untuk membangun sistem yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan."
Pengembangan proyek ini tidak hanya melibatkan Pekanbaru, tetapi juga beberapa wilayah lain dalam skema regional "Pekanbaru Raya" yang meliputi Kabupaten Kampar, Siak, Pelalawan, dan Bengkalis. Pemerintah Provinsi Riau berperan sebagai fasilitator sekaligus penyedia lahan, sementara pemerintah kabupaten/kota memastikan ketersediaan pasokan sampah. Hingga kini, seluruh daerah telah menandatangani perjanjian kerja sama pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), dengan tahapan berikutnya berupa proses lelang pembangunan instalasi yang akan didukung oleh Danantara.
Kolaborasi multipihak menjadi kunci utama keberhasilan proyek ini. Pemerintah pusat berperan dalam penyusunan regulasi dan percepatan implementasi, Danantara dalam aspek pembiayaan jangka panjang, serta sektor swasta dalam penyediaan teknologi dan operasional. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan.
Dari sisi target, proyek WTE diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan. Sampah yang sebelumnya berakhir di tempat pembuangan kini akan diolah menjadi energi, sehingga hanya residu yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan yang akan dibuang. Untuk mendukung hal ini, pemerintah daerah mulai menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti pengaturan rute pengangkutan, peningkatan fasilitas pemilahan, serta penguatan sistem pengumpulan agar kualitas dan kuantitas sampah sesuai kebutuhan pembangkit.
Aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Seluruh tahapan proyek wajib memenuhi ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), termasuk pengendalian emisi, pengelolaan air lindi, serta pengurangan bau. Pemerintah daerah juga menegaskan pentingnya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan sebagai bagian dari akuntabilitas publik.
Ke depan, dampak proyek ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan sampah sekaligus menghadirkan sumber energi alternatif yang berkelanjutan. Dalam rentang lima hingga sepuluh tahun ke depan, Kota Pekanbaru ditargetkan memiliki sistem pengelolaan sampah modern, efisien, dan terintegrasi, sekaligus menjadi model yang dapat direplikasi oleh daerah lain di Indonesia. Transformasi ini menandai pergeseran paradigma bahwa sampah bukan lagi beban, melainkan sumber daya yang bernilai ekonomi. (*)
