PEMERINTAH Myanmar yang baru, yang didukung militer, ingin mengadakan pembicaraan damai dengan kelompok-kelompok bersenjata oposisi pada akhir Juli, kata pemimpin junta yang kini menjadi presiden negara itu, Min Aung Hlaing. Namun, dua kelompok pemberontak utama menolak tawaran tersebut pada Selasa seperti dilansir Bangkok Post.
Presiden Min Aung Hlaing memimpin kudeta lima tahun lalu dan menjerumuskan negara Asia Tenggara itu ke dalam perang saudara yang terus berkecamuk.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Media pemerintah melaporkan bahwa Min Aung Hlaing mengatakan ingin kelompok-kelompok pemberontak yang bukan bagian dari kesepakatan gencatan senjata untuk bergabung. Ini dalam pembicaraan yang akan diadakan dalam waktu 100 hari.
"Bagi kelompok-kelompok yang belum terlibat dalam dialog dan negosiasi, kami juga mengundang mereka untuk datang dan berpartisipasi dalam diskusi sebelum batas waktu terakhir 31 Juli," katanya, dan menyebutkan kelompok-kelompok oposisi seperti Persatuan Nasional Karen (KNU), Front Nasional Chin (CNF), dan Front Demokratik Mahasiswa Seluruh Burma.
Min Aung Hlaing merujuk pada para penandatangan Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) dalam pidatonya, sebuah kesepakatan yang berlaku sebelum kudeta 2021.
Saw Taw Nee, juru bicara KNU, menolak usulan pemerintah. "KNU telah menarik diri dari NCA sejak kudeta 2021. Kami tidak berencana untuk kembali bernegosiasi atau mengikuti jalur NCA," katanya.
Juru bicara CNF, Salai Htet Ni, mengatakan kelompoknya berupaya mewujudkan sistem demokrasi federal yang bebas dari pengaruh militer.
Myanmar telah dilanda kekacauan menyusul kudeta junta militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi. Pemenang Nobel Perdamaian itu kemudian dipenjara selama 27 tahun atas tuduhan yang menurut sekutunya bermotivasi politik.
Pekan lalu, pemerintah mengurangi hukuman politikus perempuan berusia 80 tahun itu seperenamnya.
Parlemen memilih Min Aung Hlaing sebagai presiden awal bulan ini, setelah pemilihan yang dinilai curang dan disebut untuk melanggengkan pemerintahan militer di balik kedok demokrasi.
Pemerintahan baru yang didukung militer ini hanya diakui oleh beberapa negara.
