Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (15/9/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin (15/9/2025). Pertemuan itu membahas percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
"Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern kepada perumahan. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit," ujar Maruarar kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara melaporkan perkembangan terkini penyerapan program rumah subsidi sepanjang tahun 2025. Dia menekankan, peningkatan kuota itu telah diiringi dengan progres realisasi yang positif di lapangan.
"Dari 1 Januari sampai 15 September, ini yang sudah diserahkan 175.662, ini ya datanya ya, realisasi akad, kemudian yang kategori sedang pembangunan berjalan, ready stock dan persetujuan kredit, dan akad kredit ada 45 ribu. Jadi totalnya 221.047," ucap Ara.
Dia juga menjelaskan terobosan baru pemerintah, berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Ara menyebut, program senilai Rp 130 triliun tersebut menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.
"Itu dari segi suplai ada 117 triliun. Itu yang bisa memanfaatkan adalah kontraktor, developer, dan toko bangunan. Nah itu bagus banget karena bunganya disubsidi lima persen. Contoh mereka biasa minjem duit itu mungkin di bank 11 persen gitu ya. Dengan program ini jadi bisa disubsidi lima persen, jadi bayarnya cuma enam persen," ujar Ara.