1 hour ago
2
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mayor Jenderal (Mayjen) Purnawirawan TNI TB Hasanuddin menilai, pembekalan bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) oleh TNI perlu dikaji ulang. Menurutnya, peninjauan ulang perlu dilakukan agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak mengganggu profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.
"Pelibatan TNI dalam konteks ini perlu ditinjau ulang. Kita harus memastikan bahwa setiap institusi negara bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi),” kata Hasanuddin di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, pembekalan tersebut mencakup materi kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, serta penanaman nilai cinta tanah air, dan pembentukan karakter.
Menurut dia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU TNI mengatur secara jelas tugas TNI, termasuk dalam kerangka operasi militer selain perang (OMSP) yang mencakup 16 jenis tugas. Namun, dia mengatakan, tidak terdapat mandat yang secara spesifik mengatur peran TNI sebagai pemateri dalam pembekalan penerima beasiswa.
"Dalam daftar tugas OMSP tidak ada yang secara langsung berkaitan dengan peran sebagai pengajar dalam program pembekalan beasiswa. Ini penting untuk menjadi perhatian agar tidak terjadi perluasan peran di luar koridor hukum," katanya.
Di samping itu, Hasanuddin juga mengingatkan agar instansi pemerintah tidak melibatkan TNI di luar tugas utamanya karena hal tersebut berpotensi memengaruhi fokus, profesionalisme, dan kesiapsiagaan TNI. Jika TNI semakin sering dilibatkan dalam urusan di luar pertahanan, ia khawatir akan berdampak pada konsistensi dan komitmen dalam menjalankan tugas utamanya.
Ia juga menekankan bahwa pembekalan bagi penerima beasiswa LPDP seharusnya disesuaikan dengan tujuan utama program, yaitu mencetak sumber daya manusia unggul di bidang akademik dan keilmuan.
sumber : Antara
