2 hours ago
2
Menteri Luar Negeri Qatar, Syekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar, Syekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menggambarkan usulan dana investasi untuk Iran senilai 300 miliar dolar AS (sekitar Rp5,3 kuadriliun) bersifat aspirasional. Dalam wawancara dengan Financial Times yang diterbitkan pada Rabu (24/6/2026), dia mengindikasikan negara-negara Teluk dapat berperan dalam pendanaan tersebut jika Iran mencapai kesepakatan akhir dengan AS.
"Angka 300 miliar dolar AS, yang telah ditetapkan untuk dana investasi Iran yang diusulkan tersebut, merupakan angka aspiratif," kata Sheikh Mohammed.
Dia mengatakan sebagian yang dilakukan negara-negara di kawasan itu untuk menciptakan kerangka kerja keamanan regional dengan Iran.
"Diharapkan akan menghasilkan kerja sama ekonomi di masa depan di antara kita semua untuk mengembalikan stabilitas di kawasan ini," kata Sheikh Mohammed.
Dalam laporan tersebut dijelaskan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengusulkan agar negara-negara Teluk turut membiayai pendanaan itu, yang awalnya akan berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di Iran.
Namun, menlu Qatar itu tidak menjelaskan apakah negaranya akan ikut serta secara finansial. "Tujuan kami adalah agar Iran berkembang dan ekonominya tumbuh dan investasi kami pada dasarnya selalu didasarkan pada keputusan komersial semata," katanya.
Mekanisme usulan pendanaan itu terkait dengan Poin 6 dari Nota Kesepahaman Islamabad antara AS dan Iran untuk mengakhiri permusuhan regional.
Berdasarkan ketentuan tersebut, AS bersama dengan mitra regionalnya berkomitmen untuk menetapkan program akhir yang disepakati senilai setidaknya 300 miliar dolar AS untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran.
Kesepahaman itu juga menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan rencana tersebut akan diselesaikan sebagai bagian dari perjanjian akhir dalam waktu 60 hari; sementara AS akan memberikan semua persetujuan, pengecualian, dan lisensi yang diperlukan untuk transaksi keuangan terkait.
Di antara ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan itu adalah pencabutan blokade angkatan laut AS terhadap Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz yang strategis untuk pasokan energi global.
sumber : Antara, Anadolu
