2 hours ago
2
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. KPK hingga kini belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK berdalih, penyidik masih memburu aktor di Kementerian Agama (Kemenag) lebih dulu karena masalah ini berawal dari pembagian kuota haji tambahan oleh kementerian.
Kasus ini memang bermula ketika Indonesia mendapat penambahan kuota haji sebesar 20 ribu orang dari Pemerintah Arab Saudi. Tapi kuota ini malah dibagi 50-50 untuk haji reguler dan khusus. Padahal, harusnya jatah haji reguler mencapai 92 persen berdasarkan undang-undang.
"Jadi kita fokuskan dulu di hulunya, yaitu terkait dengan diskresi pembagian kuota tambahan di Kementerian Agama. Yang kemudian di hilirnya adalah terkait dengan jual-beli kuota tambahan, khususnya yang kuota khusus yang dilakukan oleh para biro perjalanan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).
Kuota haji tambahan menjadi polemik karena muncul SK Menag era Yaqut Cholil Qoumas soal pembagian 50-50 itu. Diskresi Yaqut inilah yang dipersoalkan KPK. Sebab pascapembagian itu, KPK mengendus jual beli kuota haji tambahan.
"Dalam jual-belinya ini kan ada yang diperjualbelikan kepada pihak biro perjalanan lain ataupun diperjualbelikan langsung kepada para calon jamaah. Nah, itu kan beda-beda praktik di lapangan, termasuk jual-belinya berapa, harganya itu juga berbeda-beda," ujar Budi.
Jual beli kuota haji ini diendus KPK dari Kemenag kepada asosiasi perjalanan haji. Kemudian jatah yang didapat ini bisa diperjualbelikan lagi antarbiro perjalanan haji.
"Karena memang pihak-pihak yang mengelola atau melakukan jual-beli kuota khusus ini yang dilakukan oleh para biro perjalanan ibadah haji ini kan banyak, yang tergabung dari beberapa asosiasi. Setidaknya kami melihat ada sekitar 13 asosiasi yang ada di Indonesia. Nah, itu kan setiap asosiasi itu membawahi sejumlah biro perjalanan haji," ujar Budi.
