2 days ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, melakukan peninjauan langsung terhadap dampak pemangkasan Dana Desa di Kalurahan Timbulharjo, Kabupaten Bantul. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara nyata bagaimana pengaruh pengurangan anggaran terhadap pelaksanaan program pemerintahan kalurahan, khususnya di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Umaruddin menyampaikan DPRD DIY membutuhkan data dan kondisi riil APBKal pasca pemotongan Dana Desa sebagai bagian dari fungsi pengawasan serta dasar perumusan kebijakan ke depan.
"Monitoring ini penting untuk memastikan sejauh mana pemotongan Dana Desa berdampak pada pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan," ujar Umaruddin, Senin (2/2/2026).
DPRD DIY akan menjadikan hasil monitoring ini sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah daerah agar kebijakan penganggaran tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kalurahan.
"Kami akan bantu sampaikan kepada teman-teman DPR-RI di Komisi V untuk memperhatikan kondisi terkini di kalurahan-kalurahan," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lurah Timbulharjo, Anif Arkham Haibar mengungkapkan bahwa pengurangan Dana Desa membawa konsekuensi serius terhadap sejumlah kegiatan yang sebelumnya telah dirancang. Beberapa program terpaksa ditunda bahkan dibatalkan, sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan warga.
"Banyak kegiatan dan program pemberdayaan yang sudah kami siapkan akhirnya harus ada penyesuaian. Ini menimbulkan kekecewaan masyarakat karena ada program yang sebelumnya sudah dijanjikan," kata Anif.
Anif mengatakan pihaknya telah menyusun sejumlah skenario untuk mengantisipasi pengurangan anggaran. Namun, realisasi pemotongan Dana Desa rupanya jauh lebih besar dari perkiraan awal pemerintah kalurahan.
Pemangkasan anggaran tersebut turut berdampak pada Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP). Alokasi dana yang semula direncanakan sebesar Rp50 juta per padukuhan berkurang menjadi Rp40 juta. Kondisi ini menyulitkan pemerintah kalurahan dalam menyusun APBKal, terutama menjelang akhir tahun anggaran.
"Awalnya kami memprediksi pemotongan sekitar 64 persen, tetapi realisasinya justru mencapai sekitar 85 persen. Plan A dan Plan B yang kami susun akhirnya tetap meleset," kata Anif.
Ia berharap kebijakan pemerintah daerah terkait penganggaran ke depan tetap memperhatikan kesinambungan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat kalurahan.
