TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI angkat bicara ihwal kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berdampak terhadap mahasiswa Indonesia di Universitas Harvard. Juru bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat alias Roy menegaskan instansinya menaruh perhatian terhadap kebijakan Trump yang melarang salah satu universitas terbaik di AS itu menerima mahasiswa internasional.
"Kementerian Luar Negeri terus memantau dari dekat perkembangan kebijakan imigrasi AS, termasuk pelarangan terhadap Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing," kata Roy dalam pernyataan resminya, Selasa, 27 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Roy menuturkan bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian bagi nasib mahasiswa internasional dari berbagai negara yang menempuh studi di Universitas Harvard, termasuk 87 mahasiswa asal Indonesia.
Lebih lanjut, Roy menjelaskan bahwa perwakilan RI di Amerika Serikat telah menjalin komunikasi intensif dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Harvard selama proses gugatan hukum ke pengadilan ditempuh oleh kampus itu. Perwakilan RI mengimbau agar para mahasiswa Indonesia di Harvard tetap tenang.
Roy juga menegaskan bahwa Perwakilan RI di AS siap memberikan bantuan kekonsuleran terhadap mahasiswa Indonesia yang terdampak atas kebijakan Trump itu. "Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keprihatinan terhadap masalah ini kepada Pemerintah AS dan berharap terdapat solusi yang tidak merugikan nasib mahasiswa Indonesia di Universitas Harvard," ujarnya.
Tak sampai di situ, Roy juga menyinggung soal peran mahasiswa Indonesia terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Harvard. "Mahasiswa Indonesia di AS selama ini telah banyak memberikan kontribusi penting bagi kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan di AS," tuturnya.
Sebelumnya, Donald Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima dan mempertahankan mahasiswa asing. Namun, Hakim Distrik Amerika Serikat Allison D. Burroughs segera mengeluarkan perintah penangguhan sementara untuk memblokir keputusan tersebut pada Jumat, 23 Mei 2025.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Kristi Noem menuding Harvard memupuk kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis Cina. Noem mengutip dugaan kegagalan universitas dalam mengatasi masalah ini dan penolakannya untuk memenuhi permintaan pemerintah akan catatan rinci tentang sejarah disiplin dan kegiatan protes mahasiswa internasional.
Myesha Fatima R. ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
