AMERIKA Serikat pada Jumat, 1 Mei 2026, dilaporkan akan menutup misinya di Jalur Gaza. Sejumlah sumber, seperti dilansir dari Arab News, menyebutkan misi AS ini gagal memastikan Israel dan Hamas mematuhi gencatan senjata.
Penutupan Pusat Koordinasi Sipil-Militer (CMCC) menunjukkan ketidakmampuannya mempertahankan gencatan senjata dan memastikan bantuan kemanusiaan mengalir. Langkah tersebut akan menandai pukulan terbaru bagi rencana Presiden Donald Trump untuk Gaza, yang sudah terkikis oleh serangan Israel berulang kali sejak gencatan senjata pada Oktober 2025 dan penolakan Hamas meletakkan senjatanya.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Para diplomat dan pejabat mengatakan langkah tersebut, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, menggarisbawahi kesulitan yang dihadapi dalam upaya AS mengawasi gencatan senjata dan mengkoordinasikan bantuan. Sebab, Israel merebut lebih banyak wilayah Gaza, sementara Hamas memperkuat cengkeramannya di daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya.
Langkah tersebut juga dapat menambah keresahan di antara sekutu Washington, yang didorong Trump untuk mengerahkan personel ke CMCC dan mengalokasikan dana untuk rencana pembangunan kembali Gaza. Namun rencana ini secara efektif tertunda sejak AS melancarkan perang bersama Israel melawan Iran pada akhir Februari 2026.
Bergabung dengan ISF
Pusat misi tersebut akan digantikan misi keamanan internasional yang dipimpin AS untuk mengawasi situasi di wilayah Palestina tersebut.
Seorang diplomat yang diberi pengarahan tentang rencana AS mengatakan jumlah pasukan AS yang bekerja di Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) akan turun menjadi 40 dari sekitar 190 orang. AS, kata para diplomat tersebut, akan berupaya mengganti pasukan tersebut dengan staf sipil dari negara lain.
Para diplomat mengatakan CMCC tidak memiliki wewenang menegakkan gencatan senjata atau memastikan bantuan, sehingga tidak jelas apakah penggabungannya ke dalam ISF akan memiliki banyak dampak praktis di lapangan.
Setelah CMCC digabungkan dengan ISF, menurut dua sumber, nama tersebut diperkirakan diubah menjadi Pusat Dukungan Gaza Internasional. Kemungkinan besar Pusat Dukungan Gaza Internasional akan dipimpin Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers, komandan ISF yang ditunjuk Gedung Putih.
ISF seharusnya segera dikerahkan ke Gaza untuk membangun kendali dan menjaga keamanan. Namun hal itu belum terjadi, dengan hanya segelintir negara yang sejauh ini telah menjanjikan pasukan dan tidak satu pun dari mereka yang berkomitmen untuk peran keamanan.
Washington menyatakan pasukan AS tidak akan dikerahkan ke Gaza.
Namun ISF telah membangun sebuah annex yang terisolasi dalam CMCC, yang beroperasi dari sebuah gudang di Israel selatan. Kendati demikian, akses ke annex tersebut dikendalikan ketat oleh pasukan AS. Menurut tiga sumber, AS secara teratur menolak masuknya perwakilan dari negara-negara sekutu.
Serangan Israel Terus Berlanjut
Pembentukan CMCC merupakan elemen kunci rencana 20 poin Trump untuk Gaza. Ini menyusul gencatan senjata yang dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran Israel-Hamas dan memungkinkan pembangunan kembali wilayah tersebut setelah hancur lebur oleh genosida Israel dalam dua tahun.
Puluhan negara, termasuk Jerman, Prancis, Inggris, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA), mengirim personel, beserta perencana militer dan pejabat intelijen, ke pusat tersebut. Ini sebagai upaya mereka mempengaruhi diskusi tentang masa depan Gaza.
Namun, dengan Israel yang terus melakukan serangan dan mendorong garis gencatan senjata dengan Hamas lebih dalam ke Gaza, para diplomat mengatakan momentum CMCC memudar. Hamas juga telah mengambil alih kembali pemerintahan di sebagian wilayah pesisir Gaza yang berada di bawah kendalinya.
Beberapa negara, kata seorang diplomat, sekarang hanya mengirim perwakilan sekali sebulan. Yang lain mengatakan hanya segelintir negara yang secara teratur hadir.
Israel mengklaim serangannya di Gaza bertujuan menghentikan ancaman dari Hamas atau orang-orang yang mendekati garis gencatan senjata. Palestina mengatakan ini adalah dalih untuk mencaplok lebih banyak wilayah Gaza dalam upaya memaksa mereka meninggalkan tanah yang mereka inginkan untuk negara masa depan.
Lebih dari 800 warga Palestina dan empat tentara Israel tewas sejak gencatan senjata, yang dimaksudkan untuk menghentikan genosida yang menewaskan sedikitnya 72 ribu warga Palestina, dengan mayoritas perempuan dan anak-anak. Ratusan ribu warga Palestina lain mengalami luka, termasuk disabilitas permanen, karena serangan brutal Israel.
Selama pertempuran, Israel menghancurkan sebagian besar Gaza, yang menyebabkan hampir semua penduduknya yang berjumlah 2 juta jiwa mengungsi, serta merusak infrastruktur yang dibutuhkan untuk distribusi air, sanitasi, dan listrik.
CMCC dimaksudkan untuk membantu memastikan bantuan diberikan kepada warga Palestina yang membutuhkan. Para diplomat mengatakan tingkat bantuan sebagian besar tetap stagnan meskipun ada peningkatan barang komersial yang masuk ke Gaza. Sebab, Israel melarang banyak barang yang diklaim memiliki kegunaan ganda untuk militer dan sipil.
Barang-barang tersebut termasuk tiang yang dibutuhkan untuk tenda di kamp pengungsi dan alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan puing-puing.
COGAT, badan militer Israel yang mengontrol akses ke Gaza, mengatakan 80 persen truk yang memasuki Gaza setiap hari membawa barang-barang komersial yang dibeli di Israel, tapi barang-barang tersebut dimaksudkan untuk melengkapi pasokan kemanusiaan.
Pejabat Dewan Perdamaian mengatakan Gaza pada akhirnya membutuhkan apa yang mereka sebut sebagai “pemerintahan sipil yang berkelanjutan untuk benar-benar bertransformasi dari ketergantungan bantuan selama bertahun-tahun dan siklus kekerasan yang telah menyelimuti masa lalunya”.
Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan AS yang mendukung rencana komprehensif Presiden AS Donald Trump menyelesaikan situasi di Gaza.
Resolusi tersebut menerima 13 suara dukungan, sementara Rusia dan Cina abstain.
Rencana AS tersebut mendorong pemerintahan internasional sementara untuk Gaza, pembentukan Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Trump, serta mandat untuk ISF yang akan dikerahkan dalam koordinasi dengan Israel dan Mesir.
Terlepas dari pengumuman transisi ke fase kedua rencana perdamaian Trump untuk Jalur Gaza, serangan dan gempuran Israel terus berlanjut, sementara Hamas menolak melucuti senjata.
