3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, LHOKSEUMAWE, – Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Provinsi Aceh, terus memperkuat program asistensi dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Langkah ini diambil untuk membangun ekosistem usaha yang positif serta mendorong UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar internasional.
Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Vicky Fadian, menyatakan bahwa pendampingan ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan Kementerian Keuangan Satu Lhokseumawe dengan Bank Indonesia, Rabu.
"Kami terus memberi pendampingan atau asistensi kepada UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional, sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dapat meningkat," kata Vicky Fadian di Lhokseumawe.
Bentuk Dukungan Konkret
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur Kementerian Keuangan Satu Lhokseumawe, di antaranya Bea Cukai Lhokseumawe, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe.
Vicky menjelaskan, bentuk pendampingan yang diberikan meliputi edukasi kepabeanan, pemberian fasilitas ekspor, serta asistensi dalam meningkatkan kualitas produk. Tujuannya agar produk UMKM dapat diterima dengan baik di pasar global.
"Kami juga siap berkolaborasi untuk mendorong semakin banyak UMKM yang berorientasi ekspor. Kami juga berkomitmen membantu UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional," tegasnya.
Sinergi Antar-Instansi
Vicky Fadian menegaskan kesiapan Bea Cukai untuk terus bersinergi dengan seluruh anggota Kementerian Keuangan Satu Lhokseumawe dan Bank Indonesia. Menurutnya, sinergi antar-instansi menjadi kunci dalam membangun ekosistem usaha yang sehat, terutama melalui penguatan asistensi kepada UMKM berorientasi ekspor.
Pada kesempatan yang sama, Kepala KPPN Lhokseumawe, Kurniawan, mengungkapkan bahwa sekitar 80 hingga 85 persen kapasitas fiskal pemerintah daerah di wilayah kerjanya masih ditopang oleh transfer ke daerah (TKD).
"Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sektor ekonomi produktif dan peningkatan kemandirian daerah melalui pengembangan investasi, UMKM, dan aktivitas ekspor yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian lokal," ujar Kurniawan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
