BP Tapera Dorong Warga Nahdliyin Miliki Rumah Pertama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong warga Nahdliyin memperoleh akses lebih luas untuk memiliki rumah pertama melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dorongan tersebut disampaikan dalam Talkshow dan Launching Program 1.300 Penerima Rumah Pertama Warga Nahdliyin dalam rangka Muktamar NU di Kompleks Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Kamis (27/8/2026).

Plt Kepala Divisi Pemasaran II BP Tapera Muhammad Abdul Ghoni menjelaskan, KPR Sejahtera FLPP dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

Dalam materi yang dipaparkannya, BP Tapera mengidentifikasi sejumlah kendala utama masyarakat ketika ingin membeli rumah. Hambatan tersebut antara lain tingginya harga rumah, beban bunga dan cicilan, uang muka, serta berbagai biaya awal yang harus ditanggung calon pembeli.

Melalui KPR Sejahtera FLPP, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan rumah tapak dengan uang muka mulai satu persen, suku bunga tetap enam persen hingga lunas, dan tenor maksimal 40 tahun. Besaran angsuran dapat dimulai dari kisaran Rp700 ribuan per bulan.

Program tersebut juga menyediakan subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4 juta untuk wilayah di luar Papua dan Rp10 juta untuk seluruh wilayah Papua. Sejumlah komponen biaya, termasuk premi asuransi jiwa, kebakaran dan kredit serta PPN dan BPHTB, juga memperoleh fasilitas sesuai ketentuan program.

BP Tapera menetapkan sejumlah persyaratan bagi penerima manfaat. Calon penerima harus merupakan warga negara Indonesia, tercatat sebagai penduduk pada suatu daerah, belum pernah memperoleh subsidi atau bantuan perumahan dari pemerintah, belum memiliki rumah, serta mempunyai penghasilan tetap maupun tidak tetap.

Program rumah pertama bagi warga Nahdliyin menjadi relevan mengingat persoalan kepemilikan rumah masih cukup besar, termasuk di Jawa Timur.

Berdasarkan data BPS melalui Susenas Maret 2025 yang dipaparkan BP Tapera, backlog kepemilikan rumah secara nasional mencapai 9,64 juta rumah tangga. Jawa Timur memiliki backlog sebanyak 649.211 rumah tangga, sedangkan Kabupaten Jombang mencapai 32.963 rumah tangga.

Karena itu, perluasan akses pembiayaan rumah dinilai menjadi salah satu instrumen untuk memperkecil kesenjangan antara kebutuhan dan kepemilikan hunian, khususnya bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan kemampuan pembiayaan.

BP Tapera juga mengingatkan masyarakat agar teliti sebelum memilih rumah subsidi. Calon pembeli diminta tidak hanya mempertimbangkan harga dan skema cicilan, tetapi juga memastikan kondisi fisik serta ketersediaan sarana dasar.

"Pastikan masyarakat mengunjungi lokasi perumahan untuk melihat dan memastikan rumah sudah jadi, akses air dan listrik sudah tersedia," demikian salah satu pesan dalam materi yang disampaikan Ghoni, dalam keterangannya kepada Republika pada Ahad (30/8/2026).