2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Akbar Djohan mengeluhkan tekanan besar yang tengah dialami industri baja nasional kepada Komisi VI DPR. Akbar menyampaikan hal ini terjadi akibat sejumlah faktor, mulai dari serbuan baja impor, penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), hingga regulasi di dalam negeri.
“Rata-rata tingkat utilisasi pabrik baja nasional kita itu di bawah 60 persen dan banyak diisi produk-produk baja murah dari China,” ujar Akbar saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Akbar mencatat potensi impor baja mencapai Rp80 triliun per tahun. Akbar mengatakan sektor baja tak sekadar persaingan dalam negeri, melainkan juga bergantung pada ketidakpastian global.
“Ini sudah bukan lagi antara business to business, atau company to company, tetapi ini melainkan adalah government to government,” ucap Akbar.
Akbar menyebut penerapan tarif resiprokal Trump ke Indonesia sebesar 19 persen, namun untuk produk baja Indonesia mendapat tambahan tarif sebesar 50 persen agar bisa masuk ke pasar AS. Akbar mengatakan, tambahan ekspor tarif baja juga dilakukan AS kepada produk baja dari Korea Selatan, India, dan Jepang.
Akbar menyebut sejumlah pabrik baja di Indonesia harus gulung tikar akibat tak mampu bersaing dengan baja impor dari China. Akbar mencontohkan perusahaan patungan, Krakatau Steel Osaka yang tutup operasi pada April.
“Sebelumnya kurang lebih bulan Oktober itu juga terjadi penutupan pabrik long product di Surabaya, Jawa Timur, Ispatindo, ini merupakan milik daripada raja baja di dunia yaitu Mital Steel Group,” sambung Akbar.
Akbar mengatakan, kedua perusahaan tersebut selama ini fokus dalam memproduksi jenis long product baja seperti besi ulir, besi polos, dan siku. Akbar menyebut produk-produk itu tidak mampu lagi bersaing dengan maraknya impor long product baja murah dari Negeri Tirai Bambu.
“Padahal sebentar lagi proyek-proyek strategi nasional tiga juta rumah, MBG, Koperasi Merah Putih sangat membutuhkan produk-produk yang dapat diproduksi di dalam negeri,” lanjut Akbar.
Akbar menyampaikan, China bukan lagi hanya mengimpor barangnya tetapi melakukan relokasi pabrik China di Indonesia yang sudah berlangsung 10-12 tahun sebelumnya dengan menggunakan teknologi induction furnace. Akbar mengatakan, teknologi induction furnace sempat menjadi isu beberapa waktu lalu yang menyebabkan adanya radiasi CS-137 di Banten.
“(Induction furnace) Kemarin juga ada hubungannya dengan mengimpor scrap yang tercemar bahan nuklir. Sehingga ini dampaknya bisa ke mana-mana,” ucap dia.
