TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut anggaran untuk proyek penulisan ulang sejarah yang tengah dikerjakan Kementeriannya mencapai Rp 9 miliar. Menurut dia, angka itu tak besar untuk penggarapan naskah sejarah dengan total 11 jilid tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ada (anggarannya), saya lupa anggarannya berapa, enggak banyak sih. Kalau tidak salah catatannya Rp 9 miliar,” ucap Fadli di Kompleks MPR/DPR/DPD RI pada Senin, 26 Mei 2025. Namun, ia tak menjelaskan lebih jauh mengenai detail anggaran itu.
Saat ini, ia mengatakan, progres penulisan naskah yang dimulai sejak Januari itu sudah lebih dari 50 persen. Proyek ini melibatkan 113 penulis yang terdiri dari akademisi, sejarawan, hingga ahli arkeologi, geografi, dan arsitektur. Para penulis ini berasal dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Papua hingga Aceh. Tak hanya itu, penyusunan buku ini juga melibatkan 20 penyunting naskah atau editor jilid dan 3 editor umum.
Adapun Fadli berharap rekonstruksi terhadap masa lalu bangsa Indonesia ini dianggap penting sebagai himpunan dari perjalanan sejarah bangsa. Penyusunan buku ini, ia mengklaim, guna membentuk identitas nasional atau menciptakan kembali identitas Indonesia (reinventing Indonesian identity) dalam perspektif Indonesia-sentris sebagai bangsa merdeka yang berdaulat. Menurut Fadli, buku sejarah baru ini nantinya akan mengungkap secara garis besar aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia.
Kementerian Kebudayaan berencana melaksanakan uji publik naskah revisi sejarah tersebut. Fadli menyatakan uji publik itu akan dilakukan antara Juni atau Juli mendatang.
Hingga saat ini, ia mengatakan, progres penulisan jilid naskah ada yang mencapai 50 persen dan 70 persen. Bahkan ada pula yang sudah 100 persen rampung. “Nanti kalau secara rata-rata 70 persen, memang rencananya pada bulan Juni atau Juli akan kami buka diskusi per tema dengan melibatkan dan memperdebatkan ini dari berbagai ahli,” tutur Fadli.
Untuk saat ini, Fadli meminta masyarakat untuk memberi waktu bagi para sejarawan untuk menyelesaikan naskah. Nantinya, bila naskah sudah selesai ditulis, ia memastikan akan mensosialisasikannya kepada publik. “Saya kira ini memang semacam uji publik, dan saya kira disitu bisa kami lakukan tapi kan harus ditulis dulu,” ujar dia.
Pemerintah tengah merevisi naskah sejarah Indonesia. Alasan utama revisi ini adalah menyelaraskan kembali pengetahuan sejarah dengan berbagai temuan baru dari disertasi, tesis, ataupun penelitian para sejarawan. Nantinya, hasil penulisan ulang ini dibukukan secara resmi melalui pendanaan dari Kementerian Kebudayaan, bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI). Buku sejarah ini ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025 atau tepatnya pada HUT kemerdekaan ke-80 RI.
"Tujuan penulisan ini untuk menghasilkan buku yang merupakan 'sejarah resmi' (official history) dengan orientasi dan kepentingan nasional, untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air. Buku ini akan ditulis sebanyak 10 (sepuluh) jilid oleh sejarawan Indonesia sendiri secara kolektif," demikian dikutip dari draf Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia.
