4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyebut peluncuran pasar karbon nasional menjadi salah satu terobosan penting pemerintah dalam mempercepat transisi energi sekaligus membuka peluang pendanaan hijau bagi Indonesia. Dia menilai kebijakan tersebut akan memberikan manfaat bagi berbagai sektor, termasuk PT PLN (Persero), dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan.
Hal itu disampaikan Hashim dalam acara Leaders' Briefing 2026: Powering Sustainable Growth for the Future" di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Menurut dia, perubahan iklim merupakan tantangan yang berdampak langsung terhadap seluruh masyarakat Indonesia sehingga membutuhkan langkah konkret dari pemerintah.
"Saya berbangga bisa membantu mengabdi pada negara dan pemerintah dalam hal ranah atau sektor yang sangat penting yang kita hadapi adalah perubahan iklim. Karena sangat berdampak pada ratusan juta rakyat kita di bidang yang tidak bisa kita hindari bersama," ujar Hashim.
Hashim menjelaskan dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga mengubah kondisi geografis Indonesia akibat kenaikan permukaan laut. Kondisi tersebut, kata dia, memaksa pemerintah menyiapkan pembangunan tanggul laut raksasa di sejumlah wilayah pesisir untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan.
"Maka perubahan iklim berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia," ucap Hashim.
Hashim mengatakan pemerintah kini telah mengambil langkah penting dengan menghadirkan regulasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi melalui perdagangan karbon. Kehadiran pasar karbon tersebut telah lama dinantikan sejak disepakatinya Perjanjian Paris pada 2015.
"Namun pada saat Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dilantik, pemerintah sudah menetapkan prioritas utama lahirnya regulasi perizinan yang bisa melahirkan pasar karbon yang sudah lama ditunggu-tunggu," ungkap Hashim.
Menurut Hashim, ketika dirinya mulai bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden pada November 2024, banyak investor global yang menanyakan kepastian pembentukan pasar karbon Indonesia. Investor yang ditemuinya di berbagai negara menilai Indonesia memiliki potensi besar apabila memiliki regulasi yang jelas.
Ia menilai pemerintah berhasil menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan sistem perdagangan karbon yang kini mulai berjalan. Keberhasilan itu, kata Hashim, menjadi bukti pemerintah mampu mewujudkan kebijakan yang selama ini hanya menjadi wacana.
"Dalam hal ini saya bisa katakan khusus pada masalah pengembangan pasar karbon dan karbon kredit untuk Indonesia dan untuk PLN, pemerintah kita berhasil. Pemerintah kita sangat berhasil," ucap Hashim.
Hashim mengungkapkan, tonggak penting itu diwujudkan melalui peluncuran pasar karbon dan penetapan Sistem Regulasi Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Menurut dia, pencapaian tersebut merupakan hasil yang telah dinantikan selama bertahun-tahun sejak lahirnya Perjanjian Paris.
"Dan hasilnya adalah terwujud minggu lalu, 9 Juli, dengan lahirnya pasar karbon dan penetapan apa yang dinamakan SRUK, yaitu Sistem Regulasi Unit Karbon. Ini yang sudah ditunggu 11 tahun dari lahirnya Perjanjian Paris," ucapnya.
Hashim menambahkan, pembentukan sistem tersebut merupakan hasil koordinasi lintas kementerian yang dipimpin pemerintah. Ia menyebut sistem pasar karbon Indonesia kini mendapat apresiasi dari para pelaku industri dan investor internasional.
"Semua pihak, semua pelaku memuji apa yang dihasilkan pemerintah kita. Ini ada kabar baik yang saya bawa hari ini, sekarang kita bisa memasuki babak-babak baru yang salah satu penerima manfaat beneficially adalah PLN, saya yakin itu," kata Hashim.
