3 hours ago
6
Santri membawa paket Makanan Bergizi Gratis untuk berbuka puasa di Pondok Modern Tahfidz Nurul Jannah Manokwari, Papua Barat, Senin (23/2/2026). SPPG Borasi Manokwari menyalurkan sebanyak 60 paket MBG bagi para santri di pesantren selama Ramadhan, guna memastikan pemenuhan gizi tetap optimal saat berpuasa.
REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mendorong agar pondok pesantren (ponpes) yang memiliki dua hingga tiga ribu santri dapat memiliki dan mengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Menurut dia, hal itu dapat memberdayakan ponpes.
"Soal MBG, ini justru pondok pesantren yang punya santri sampai tiga ribu akan dikasih prioritas untuk dapur sendiri. Ini kami mohon nanti MBG yang ke para santri, terutama madrasah, lingkungan pondok pesantren, untuk didata," ungkap Abdul saat melakukan kunjungan kerja ke Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang, Rabu (24/6/2026).
Saat diwawancara seusai memimpin rapat, Abdul mengatakan, saat ini setiap SPPG biasanya melayani hingga tiga ribu penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Jadi kalau memang pondok pesantren itu punya 2.500 atau 3.000 santri, pondok pesantren itu bisa untuk memperbaiki dapur yang sudah ada menjadi dapur yang lebih bagus untuk memberikan nilai manfaat kepada pondok pesantren tersebut," ucapnya seusai
Menurut dia, dengan memiliki dan mengelola SPPG sendiri, ponpes akan memberdayakan lingkungannya sendiri. "Ini jelas akan sangat bagus sekali. Karena di situ mereka akan berupaya untuk barang produk daripada santri sendiri. Tanam cabai, tanam sayuran, termasuk santri juga bisa buat ayam petelur," ucapnya.
Dengan demikian, politikus asal Gerindra tersebut menjelaskan, bahan baku untuk MBG bisa diproduksi mandiri oleh para santri di lingkungan ponpes terkait. Menurut Abdul, skema jika ponpes ingin mempunyai SPPG sudah tersedia.
