Heboh Komunitas Gay Sumedang di Media Sosial, Ini Sikap Bupati Dony

1 hour ago 1

REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, melakukan penelusuran dan tindak lanjut terkait keberadaan grup media sosial yang diduga berisi konten menyimpang terkait perkumpulan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang tengah viral.

Sebelumnya, netizen dihebohkan dengan viralnya komunitas gay Sumedang di Facebook yang memiliki ribuan anggota. Komunitas tersebut memiliki beberapa grup serupa dengan predikat nama-nama daerah di Sumedang seperti Gay Sumedang, Wado, Cimungkal. Gay Buahdua, Conggeang, Ujung Jaya dan sebagainya.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Sumedang, Rabu(24/6/2026), menegaskan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sebelum mengambil langkah penanganan lebih lanjut.

“Pemerintah juga akan menindaklanjuti dan mengecek informasi yang beredar, termasuk koordinasi dengan siber Polres Sumedang dan Diskominfo,”kata dia.

Apabila hasil penelusuran membuktikan adanya pelanggaran atau penyimpangan, kata dia, pemerintah daerah akan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati Dony juga menyebut fenomena tersebut perlu menjadi perhatian bersama dan tidak boleh dibiarkan berkembang di ruang digital karena berpotensi memengaruhi lingkungan sosial masyarakat, khususnya generasi muda.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan moral dan keagamaan yang dimulai dari keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter masyarakat.“Kita perlu memperkuat akhlak masyarakat, iman, dan takwa, yang dimulai dari keluarga sebagai fondasi utama,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah juga menggencarkan penguatan program dari tingkat keluarga serta melibatkan berbagai elemen seperti kepolisian, dinas terkait, masyarakat, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam pengawasan sosial.

“Pengawasan juga harus diperketat dengan melibatkan kepolisian, dinas terkait, masyarakat, akademisi, Jangan sampai hal tersebut menyebar luas. Pendidikan moral dan keagamaan harus terus ditingkatkan,” katanya.

Ia menambahkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diperlukan untuk mencegah meluasnya konten yang dinilai menyimpang di ruang digital.