MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation sebagai platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina.
“Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama biasa. Ini adalah fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Jumat, 8 Mei 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Bersama dengan Menteri Perdagangan dan Industri Filipina (Secretary of Trade and Industry) Hon. Maria Cristina A. Roque, Airlangga menyaksikan langsung penandatanganan MoU Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).
Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable di Jpark Island Resort, Cebu pada Kamis, 7 Mei 2026. Forum bisnis tingkat tinggi ini digelar bertepatan dengan kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Filipina untuk menghadiri KTT ASEAN ke-48, serta menjadi tindak lanjut konkret dari pembahasan kerja sama ekonomi regional dalam KTT AECC ke-27 yang berlangsung pada 6-7 Mei 2026.
Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia dan Filipina secara bersama menguasai 73,6 persen produksi nikel global pada 2025. Indonesia menyumbang sekitar 66,7 persen atau 2,6 juta ton dan Filipina sebanyak 6,9 persen atau 270 ribu ton. Dari sisi cadangan, Indonesia memiliki 44,5 persen cadangan nikel dunia atau sebesar 62 juta ton, sementara Filipina memiliki 3,4 persen atau 4,8 juta ton.
Sepanjang 2025, total nilai ekspor Indonesia ke Filipina mencapai US$ 10,22 miliar atau setara dengan 8,4 persen dari total nilai impor Filipina. Karena itu, Indonesia menjadi mitra dagang terbesar ketiga bagi Filipina setelah Cina dan Jepang.
Airlangga mengatakan bahwa Filipina merupakan mitra dagang strategis yang krusial bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara, terutama untuk komoditas energi dan produk otomotif. Dia menilai bahwa kerja sama kedua negara akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia.
Ia menuturkan bahwa Nota Kesepahaman antara APNI dan PNIA mencakup ruang lingkup kerja sama yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang, di antaranya pertukaran informasi dalam rangka stabilisasi perdagangan nikel regional dan global. Lalu pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari produk sampingan industri pengolahan dan pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.
Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki ekosistem hilirisasi nikel yang sangat masif, dengan nilai ekspor produk olahan nikel mencapai US$ 9,73 miliar di 2025. Proyeksi investasi hingga US$ 47,36 miliar dan penyerapan 180.600 tenaga kerja ditargetkan tercapai pada 2030.
Smelter-smelter tersebut membutuhkan pasokan bijih yang stabil dengan rasio silikon terhadap magnesium (Si:Mg) tepat yang dapat dipenuhi dari bijih nikel Filipina melalui proses blending.
Dengan begitu, kata dia, Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah. Filipina akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi, sementara Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan (feedstock security) untuk industri hulu baterai dan baja tahan karat. Menurut Airlangga, kerja sama itu sejalan dengan arahan KTT AECC ke-27 untuk memperkuat rantai pasok kritis di kawasan ASEAN.
Airlangga menegaskan bahwa nikel merupakan mineral kritis yang memiliki peran sentral dalam transisi energi. Produk turunan nikel dapat diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan energi nasional maupun kawasan melalui penguatan penyimpanan energi, baik untuk baterai kendaraan listrik (EV) maupun baterai untuk penyimpanan energi panel surya.
Dengan demikian, menurut dia, hilirisasi nikel tidak hanya mendukung sektor industri, melainkan turut berkontribusi langsung terhadap bauran energi bersih dan berkelanjutan.
Untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat daya saing industri nikel, Pemerintah Indonesia juga terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan rantai pasok mineral kritis.
