3 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG, – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menghadirkan layanan konsultasi hukum bagi masyarakat. Inisiatif ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses keadilan di daerah tersebut.
Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa layanan ini adalah wujud kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik di bidang hukum. Ia menekankan bahwa layanan ini dirancang untuk memberikan edukasi dan pendampingan hukum secara mudah, cepat, dan tepat sasaran.
“Setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dan akses terhadap keadilan. Melalui layanan konsultasi hukum ini, kami berupaya memberikan pemahaman hukum sejak awal agar masyarakat dapat mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi,” ujar Johan Manurung di Pangkalpinang, Rabu.
Mekanisme Rujukan ke Lembaga Bantuan Hukum
Pihaknya tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga memastikan masyarakat yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut mendapatkan akses yang sesuai. Apabila masyarakat memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan hukum, Kanwil Kemenkum Babel akan melakukan rujukan.
“Kami akan melakukan rujukan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi agar mendapatkan pendampingan hukum secara profesional dan berkelanjutan,” katanya.
Perkuat Budaya Sadar Hukum
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, menjelaskan bahwa layanan ini merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Melalui konsultasi, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi aturan yang berlaku, tetapi juga gambaran mengenai pilihan langkah hukum yang dapat ditempuh.
Ia menekankan bahwa konsultasi hukum ini menjadi bagian dari upaya pencegahan permasalahan hukum sekaligus memperkuat budaya sadar hukum di masyarakat. Ke depannya, Kanwil Kemenkum Babel akan terus memperluas sosialisasi layanan ini.
“Kami akan memperluas sosialisasi melalui berbagai kanal informasi, termasuk media sosial, sehingga masyarakat mengetahui bahwa pemerintah menyediakan ruang konsultasi dan bantuan ketika menghadapi persoalan hukum,” pungkas Rahmat Feri Pontoh.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
