KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) membenarkan rencana PT Krakatau Osaka Steel (KOS) menghentikan kegiatan produksi pada akhir April dan menutup seluruh kegiatan usahanya pada Juni tahun ini.
“Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Mei 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Febri menjelaskan, KOS merupakan salah satu perusahaan yang mengalami penurunan kinerja karena terdampak langsung tekanan global berupa pasokan berlebih di tingkat global, banjir produk impor murah, hingga melemahnya daya beli.
Ia mengatakan, keputusan penghentian produksi tersebut ditetapkan melalui rapat Dewan Direksi pada 23 Januari 2026. PT Krakatau Osaka Steel telah mengalami kerugian sejak 2022, seiring dengan penurunan kinerja bisnis yang terus berlanjut.
PT Krakatau Osaka Steel menyatakan penurunan permintaan baja konstruksi di pasar domestik serta meningkatnya persaingan dengan produk baja impor berharga lebih murah menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja.
Produsen baja global, khususnya dari Cina, memiliki keunggulan dari sisi skala produksi dan efisiensi biaya, sehingga mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif di pasar internasional, termasuk Indonesia.
Febri menuturkan, kondisi ini menempatkan industri baja nasional pada posisi yang sulit. Sebab, produsen dalam negeri berkomitmen menjaga kualitas produk, tetapi harus menghadapi tekanan harga dari produk impor yang lebih rendah. “Situasi ini semakin diperberat oleh melemahnya permintaan domestik, khususnya dari sektor konstruksi,” tuturnya.
Berkaca pada kondisi yang dialami PT Krakatau Osaka Steel, Kementerian Perindustrian menilai masih diperlukan penguatan kebijakan perlindungan dan pengembangan industri baja nasional. “Kami akan melakukan kajian secara komprehensif guna merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan industri baja dalam negeri,” kata Febri.
Secara global, industri baja saat ini menghadapi tantangan berupa kelebihan pasokan serta praktik perdagangan dengan harga rendah, terutama dari Cina.
Febri menyatakan, sejumlah negara telah merespons kondisi tersebut dengan kebijakan proteksi industri, seperti penerapan tarif bea masuk dan instrumen trade remedies. Sementara itu, beberapa negara juga mendorong reformasi industri melalui peningkatan efisiensi, kapasitas produksi, serta inovasi teknologi.
Kemenperin akan terus memperkuat daya saing industri baja nasional melalui penguatan implementasi kebijakan pengendalian impor, perluasan pemberlakuan SNI wajib, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Ia mengingatkan, keberhasilan penguatan industri baja nasional memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat. “Selain itu, dinamika geopolitik global, struktur biaya produksi, serta tingkat permintaan domestik juga akan sangat memengaruhi efektivitas kebijakan yang dijalankan,” katanya.
