INFO TEMPO - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai pengungkit ekonomi baru bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung target swasembada garam nasional.
Percepatan ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pembahasan Tim Terpadu dan Tim Persiapan Pengadaan Tanah K-SIGN yang digelar di Kupang pada Kamis, 23 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menegaskan bahwa proyek K-SIGN merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat kemandirian industri garam nasional. “Pembangunan kawasan ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membuka peluang kerja dan usaha bagi masyarakat pesisir, khususnya di Rote Ndao,” ujarnya dalam siaran resmi, Ahad, 26 April 2026.
Ia menambahkan, sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan di lapangan, baik teknis maupun sosial. Kegiatan ini juga menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan pengadaan tanah sebagai fondasi pembangunan kawasan industri garam yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan bahwa kehadiran K-SIGN akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah. “Kawasan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta menggerakkan sektor ekonomi pendukung di daerah,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyelesaian pengadaan tanah dan kesiapan masyarakat di lokasi terdampak.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, Benyamin Nahak, menegaskan bahwa dukungan infrastruktur menjadi faktor kunci keberhasilan kawasan. Menurutnya, ketersediaan akses jalan serta pengelolaan sumber daya air akan memperlancar mobilitas produksi dan meningkatkan efisiensi distribusi garam.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda, menambahkan bahwa aspek perencanaan dan koordinasi terus diperkuat untuk memastikan kelancaran proses. “Kami memastikan seluruh tahapan berjalan terintegrasi dan memberikan kepastian bagi pemerintah maupun masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, KKP juga melibatkan perangkat daerah di sekitar kawasan, termasuk para camat dan kepala desa di wilayah Rote Timur, Pantai Baru, dan Landu Leko. Keterlibatan ini menjadi ruang sinergi untuk mengevaluasi progres pengadaan tanah, pendataan lokasi, hingga penyusunan dokumen penetapan lokasi sebagai dasar hukum pembangunan kawasan.
Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh peserta sebagai komitmen bersama untuk memastikan proses berjalan transparan, adil, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga tumbuhnya pusat ekonomi baru di Rote Ndao.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pembangunan K-SIGN merupakan bagian dari kebijakan strategis untuk memperkuat kemandirian industri garam nasional. Selain mengurangi ketergantungan impor, proyek ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, serta menggerakkan perekonomian daerah secara berkelanjutan menuju swasembada garam nasional.(*)
