KOMISI Percepatan Reformasi Polri mengusulkan penyusunan aturan baru dalam bentuk Peraturan Polri (Perpol) atau Peraturan Kapolri (Perkap) untuk penanganan unjuk rasa atau demonstrasi. Sekretaris komisi, Ahmad Dofiri, mengatakan salah satu aspek penting dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ialah pengerahan kekuatan, termasuk saat menangani demo.
“Nah ini ke depan kami rekomendasikan ada Perpol dan Perkap yang harus dibuat tadi,” ujar Dofiri dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu, 6 Mei 2026.
Dofiri menjelaskan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah merespons rekomendasi tersebut dengan mendorong perubahan paradigma dan pendekatan dalam penanganan unjuk rasa. Menurut dia, pendekatan baru itu mengubah orientasi penanganan demonstrasi dari semula berfokus pada pengamanan menjadi pelayanan.
Dia juga menyoroti perbedaan pola penanganan dalam aturan lama dan rekomendasi baru. Pola lama yang tertuang dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 cenderung menggunakan tingkatan kekuatan atau eskalasi yang disesuaikan dengan tingkat ancaman maupun kekerasan yang terjadi di lapangan.
Sementara itu, melalui pendekatan terbaru, polisi diharapkan lebih mengedepankan langkah-langkah untuk menurunkan tensi situasi atau deeskalasi. “Nah ini salah satu jargonnya ya. Nah inilah ke depan yang kemudian akan diatur, akan dibuat Perkap maupun Perpol yang baru ya,” ujar Dofiri.
Dalam praktiknya, Dofiri mengatakan polisi diharapkan dapat memaksimalkan peran negosiator lapangan untuk membangun dialog dengan massa aksi. Langkah tersebut bertujuan meminimalisasi potensi demonstrasi yang berujung bentrokan.
Selain itu, komisi juga mendorong Polri memperkuat komunikasi dengan massa aksi dan menghindari tindakan represif. Menurut Dofiri, penanganan unjuk rasa ke depan harus semakin humanis dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Pilihan Editor: Kedudukan Polri dalam Reformasi Kelembagaan
