LKPP Luncurkan Cetak Biru Pelatihan Anti Korupsi untuk Perkuat Integritas Pengadaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan cetak biru sekaligus program pelatihan anti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat integritas sumber daya manusia sekaligus membangun ekosistem pengadaan yang mampu mencegah praktik korupsi.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan program tersebut tidak sekedar ditujukan untuk menghasilkan modul atau kurikulum pelatihan. Menurutnya, tujuan utamanya adalah mendorong transformasi perilaku para pelaku pengadaan agar pemahaman anti korupsi yang diperoleh dalam pelatihan dapat diterapkan di lingkungan kerja.

"Intinya, kita meluncurkan cetak biru sekaligus juga dengan program pelatihan. Di mana maksud dan tujuannya tentunya tidak hanya sekadar untuk eh meluncurkan atau menyiapkan cetak biru yang menjadi panduan kita supaya lebih terintegrasi gerakannya," kata Sarah, Rabu (26/8/2026).

Ia mengatakan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor penting dalam upaya pencegahan korupsi. Karena itu, LKPP ingin memastikan pelatihan tersebut menghasilkan perubahan nyata, bukan berhenti pada kegiatan di ruang kelas.

"Tujuan besarnya adalah kita ingin menjadikan pengadaan ini adalah tempat yang betul-betul bisa kita dorong anti korupsinya. Karena tadi disampaikan di mana kasus-kasus korupsi nomor dua ya, Pak Waka ya, setelah penyuapan itu adalah eh pengadaan barang jasa," katanya.

"Karena itulah kita ingin melakukan satu transformasi, tidak hanya sekadar menyusun modul atau kurikulum atau ikut pelatihan, tapi kita mentransform manusia-manusianya," katanya menambahkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo menilai program tersebut strategis untuk memastikan pengadaan barang dan jasa dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Bahwa program ini adalah program yang sangat baik, ya. Untuk supaya bahwa pengadaan barang dan jasa itu nantinya hasilnya benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat seluruhnya. Karena tujuannya adalah itu," kata Ibnu.

Menurutnya, upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan menjadi penting agar proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat.

"Sehingga dengan adanya program ini diharapkan benar-benar bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Dan KPK sangat mendukung dengan adanya AKPK ini merupakan suatu program pencegahan tindak pidana korupsi dari sisi pendidikan dan pencegahan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunto Wibowo Dasa Nugraha mengatakan Kemenkes memiliki nilai pengadaan barang dan jasa yang besar. Karena itu, menurut dia, penguatan integritas pelaksana pengadaan harus berjalan beriringan dengan reformasi tata kelola pengadaan.

"Jadi kalau kita lihat memang Kementerian Kesehatan atau pengadaan barang dan jasa itu sangat besar, termasuk Kementerian Lembaga yang besar. Dan dengan program ini, saya yakin selain kita memperkuat reformasi di pengadaan barang dan jasa, juga memperkuat integritas para pelaksana dari pengadaan barang dan jasa tadi," kata Kunto.

Ia menambahkan Kemenkes telah melakukan sejumlah reformasi, termasuk konsolidasi pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, dan kerja sama operasional.

"Reformasi sudah kami lakukan, terutama melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa, baik dari sisi eh alat kesehatan, obat-obatan, maupun dengan kerja sama operasional. Efisiensi juga besar kita lakukan, hampir jangka sekitar 30 sampai 50%. Tadi disampaikan oleh Pak Waka, yang penting adalah bagaimana pengadaan tadi bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, sehingga layanan kesehatan bisa jauh lebih baik," ujarnya.

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI, Ibu Erna Erawati, Erna Erawati, mengatakan integritas merupakan fondasi utama dalam membangun profesionalisme aparatur. Ia menilai pengembangan kompetensi antikorupsi perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa.

"Karena kalau kita berbicara mengenai profesionalisme, integritas adalah pondasinya. Jadi, bagaimana untuk memastikan bahwa kalau kita memiliki SDM yang kompeten dan berperilaku baik, itu benar-benar dasarnya adalah integritas," kata Erna.

Ia menekankan pelatihan tidak cukup dilakukan sekali, melainkan harus konsisten mengikuti perubahan yang terjadi.

"Dan itu dilaksanakan secara konsisten dan rutin, tidak satu pelatihan berhenti, tapi juga ketika ada perubahan-perubahan, saya yakin pelatihan tetap dibutuhkan," ujarnya.

Erna juga menyoroti pentingnya keteladanan pimpinan dan budaya organisasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung integritas.

"Kemudian, kita membutuhkan komitmen dari pimpinan, karena biasanya keteladanan itu menjadi penting kalau kita berbicara mengenai korupsi didukung dengan budaya organisasi yang tinggi, menciptakan ruang-ruang yang aman untuk berintegritas," katanya.

Dalam program tersebut, peserta nantinya diwajibkan menyusun rencana aksi pencegahan korupsi sesuai kondisi lingkungan kerja masing-masing. Rencana aksi itu kemudian akan dipantau untuk melihat dampaknya terhadap organisasi.

"Jadi, nanti kami melakukan evaluasi gitu di mana kita akan melihat apakah memiliki dampak positif terhadap di lingkungan kerjanya dan juga di organisasinya," katanya

LKPP menargetkan program tersebut dapat menjangkau kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Peserta tidak hanya berasal dari pengelola pengadaan seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan, tetapi juga pihak yang memiliki kewenangan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kepala UKPBJ.

Selain itu, LKPP juga menyiapkan jalur bagi unsur ekosistem pengadaan lainnya, termasuk penyedia dan kelompok masyarakat. Pelatihan akan dilakukan melalui berbagai metode, termasuk massive open online course (MOOC) dan metode blended yang menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka.

Sarah mengatakan keberhasilan program tidak bisa hanya bergantung pada integritas individu. Lingkungan kerja, pimpinan, serta pelaku usaha juga harus bergerak bersama.

"Kalau cuman bergantung dari sisi orangnya saja, tekanannya tidak kita kelola, maka itu pun tidak bisa jalan," katanya.

Ia mengibaratkan strategi tersebut seperti mengepung persoalan korupsi dari berbagai sisi, mulai dari individu pelaku pengadaan, pimpinan, lingkungan organisasi, hingga pelaku usaha.

"Jadi memang, hal ini tidak bisa kita lihat sekarang hasilnya, tapi kita percaya apa yang kita lakukan, kita melakukannya serentak bersama-sama, mudah-mudahan ini memberikan hasil yang baik," ujar Sarah.

Ia menambahkan, pemantauan secara lebih luas nantinya akan melibatkan KPK, termasuk melalui aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan inspektorat.

"Monitoring besarnya nanti kita serahkan kepada KPK. Mudah-mudahan dengan KPK masuk, mulai mengikuti, bisa memberikan warning kembali kepada kita, mungkin adalah hal-hal yang perlu kita perbaiki," katanya.

Sarah berharap program tersebut berkembang menjadi gerakan bersama di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga penguatan integritas dalam pengadaan tidak berhenti pada peluncuran cetak biru dan pelatihan.

"Mudah-mudahan ini menjadi suatu gerakan yang masif tidak hanya berhenti pada launching hari ini dan kemudian kita bisa insyaallah menikmati hasilnya di kemudian hari," katanya mengakhiri.