INFO TEMPO - Program Apresiasi Kepala Daerah Berprestasi akan terus digelar secara bergilir di berbagai wilayah Indonesia. Hal itu menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Menurut Tito, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan merupakan rangkaian kedua setelah sebelumnya digelar di Sumatra. Selanjutnya, agenda serupa akan dilaksanakan di regional lain seperti Sulawesi, Jawa-Bali, Maluku-Nusa Tenggara, hingga Papua.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Ini kita bagi menjadi enam regional agar kompetisinya lebih seimbang, karena karakteristik tiap daerah berbeda. Jadi provinsi bersaing dengan provinsi, kota dengan kota, kabupaten dengan kabupaten dalam satu kawasan," kata Tito saat konferensi pers usai pemberian penghargaan kepada kepala daerah se-Kalimantan dalam ajang Apresiasi Kepala Daerah Berprestasi 2026 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, 5 Mei 2026 malam.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah memberikan penghargaan berdasarkan empat kategori utama, yakni Penurunan Tingkat Pengangguran, Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, Creative Financing/Entrepreneur Government, serta Pengendalian Inflasi.
Tak hanya trofi, para pemenang juga mendapatkan insentif fiskal berupa uang. Juara pertama menerima Rp 3 miliar, juara kedua Rp 2 miliar, dan juara ketiga Rp 1 miliar. Menurut Tito, insentif tersebut telah diatur dalam ketentuan pemerintah dan diperuntukkan bagi daerah guna memperkuat program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Dana ini bukan sekadar hadiah, tapi diharapkan bisa digunakan untuk mendukung kinerja daerah, terutama dalam sektor-sektor yang menjadi indikator penilaian," ujar dia. Hingga akhir tahun, lanjut Tito, pemerintah menyiapkan total anggaran mencapai Rp 1 triliun.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga menggandeng pihak independen, yakni Tempo, dalam proses penjurian guna menjaga objektivitas dan kredibilitas penilaian. “Ini untuk memastikan transparansi," kata dia.
Tito juga menuturkan, ke depan, kategori penilaian akan terus dikembangkan, termasuk kemungkinan memasukkan isu perubahan dan pembangunan berkelanjutan sesuai usulan berbagai pihak. Dia pun berharap program ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga ruang untuk menampilkan kinerja positif kepala daerah di tengah sorotan publik. "Kita tidak ingin semua kepala daerah digeneralisasi buruk. Banyak yang berprestasi dan bekerja dengan baik. Ini yang ingin kita angkat," ujar dia. (*)
