2 hours ago
2
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penempatan dana sekitar Rp 200 triliun ke dalam sistem perbankan, salah satunya guna mendukung pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut dia, dana tersebut dapat segera digunakan apabila Kopdes telah siap menyalurkannya.
Tentu saja, dengan ketentuan bunga yang lebih ringan per tahunnya sebelumnya. "Kalau dipakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke perbankan turun menjadi dua persen dari sebelumnya sekitar empat persen, jadi tidak ada lagi biaya tambahan bagi Himbara," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menurut Purbaya, kebijakan itu diharapkan mempermudah bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyalurkan pembiayaan tanpa hambatan biaya. Pemerintah juga berkomitmen mempercepat proses pencairan agar dana bisa segera dimanfaatkan untuk penguatan koperasi. "Nanti kita gebrak-gebrak, supaya lebih cepet aja," katanya.
Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun pada lima bank umum mitra untuk memperkuat likuiditas perbankan nasional. Kelima bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang ditandatangani Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan mulai berlaku sejak Jumat (12/9/2025). Setiap bank penerima wajib melaporkan penggunaan dana kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti secara bulanan.
Adapun limit penempatan dana pada masing-masing bank ditetapkan berbeda, yakni BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, serta BSI Rp 10 triliun. Penempatan dana itu, menurut Purbaya, disesuaikan size bank masing-masing.
