Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pelibatan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam masa orientasi siswa sekolah rakyat tidak akan disertai praktik kekerasan maupun pola pendidikan semi militer.
Pernyataan itu disampaikan merespons kekhawatiran sejumlah kalangan terhadap pelibatan taruna Akmil dalam masa orientasi sekolah rakyat, terutama setelah tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal saat mengikuti latihan dasar militer beberapa waktu lalu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, TNI memahami batasan dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat sipil, khususnya anak-anak. Ia lantas meminta masyarakat percaya bahwa instansi militer itu akan menjaga nilai-nilai tersebut dan tidak akan melakukan kekerasan.
“TNI tahu persis bagaimana penguatan kedisiplinan untuk masyarakat umum, khususnya pelajar. Mereka punya ukuran-ukuran. Bahkan untuk melatih tarunanya sendiri ada batas-batasnya, apalagi untuk masyarakat umum. Jadi kita percayalah kepada TNI," ujar Gus Ipul saat dihubungi pada Jumat, 26 Juni 2026.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu mengatakan, keterlibatan para taruna semata-mata bertujuan memperkuat pendidikan karakter dan kedisiplinan siswa. Menurut dia, disiplin yang diajarkan juga bukanlah pendidikan militer, melainkan pembiasaan sikap yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya, Gus Ipul mencontohkan, merapikan tempat tidur setelah bangun pagi, menjaga kebersihan diri, merawat sepatu, menata barang-barang pribadi, hingga mengenakan seragam dengan rapi. “Jadi pendidikannya juga bukan semi militer, ya. Tapi tetap kurikulum biasa,” kata dia.
Ia menjelaskan, sekolah rakyat tetap menjalankan kurikulum pendidikan formal sebagaimana sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas pada umumnya. Menurut dia, pelibatan taruna Akmil hanya dilakukan selama masa orientasi selama sepekan, yakni pada 1-7 Agustus 2026, sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter.
Selain itu, Gus Ipul menambahkan, sekolah rakyat memiliki prinsip tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan. Baik kekerasan verbal, fisik, maupun kekerasan seksual. "Siapa pun yang melakukan itu, kami sudah sepakat tidak usah ada peringatan. Kalau ada bukti, langsung diberhentikan," kata dia.
Adapun rencana pemerintah menerjunkan 1.000 taruna Akmil ke sekolah rakyat selama masa orientasi ditentang sejumlah pihak. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pendidikan seharusnya menjadi ruang netral bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bernalar dan berpikir kritis, tanpa intervensi militer.
Menurut Usman, pemerintah semestinya belajar dari meninggalnya tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran untuk calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Kata dia, insiden tersebut menunjukkan betapa bahayanya pelibatan militer di ruang sipil. Karena itu, Amnesty meminta pemerintah meninjau ulang sekaligus membatalkan rencana pelibatan taruna Akmil di Sekolah Rakyat.
"Pemerintah harus fokus pada pendidikan yang mengutamakan pemahaman nilai-nilai universal HAM dan penguatan identitas mereka sebagai masyarakat sipil yang bermartabat," tutur dia melalui siaran pers pada Jumat, 26 Juni 2026.
