Pakar UMJ Jelaskan Kondisi Ekonomi Masyarakat di Tengah Tekanan Daya Beli

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kondisi perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan dinamika yang perlu dicermati secara seimbang antara capaian ekonomi makro dan realitas yang dirasakan masyarakat.

Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional masih menunjukkan kinerja positif, sebagian masyarakat di tingkat bawah masih menghadapi tekanan berupa kenaikan biaya hidup, perubahan harga kebutuhan pokok, serta keterbatasan pendapatan.

Pakar Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta (FEB UMJ), Dr Diana Hasan SE, MM menilai, pemerintah perlu membaca kondisi ekonomi masyarakat tidak hanya berdasarkan indikator makroekonomi, juga melalui data dan realitas sosial ekonomi di tingkat daerah.

Kondisi Ekonomi Indonesia

Secara makro, ekonomi Indonesia tumbuh kuat di kisaran 5,29 persen pada kuartal II 2026. Namun di tingkat bawah, masyarakat menghadapi tantangan berat seperti kenaikan harga barang akibat tekanan global, pelemahan rupiah, serta berkurangnya kemampuan menabung yang membuat banyak kalangan berada dalam mode bertahan.

Diana yang juga merupakan Anggota Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyiyah menjelaskan, salah satu persoalan yang paling terasa adalah melemahnya daya beli masyarakat.

Biaya hidup yang semakin ketat membuat ruang masyarakat untuk menabung semakin terbatas. Selain itu, tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dapat berdampak terhadap harga barang impor dan biaya logistik industri.

“Di tengah kondisi tersebut, kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi antara lain pekerja sektor informal, kelas menengah rentan, serta rumah tangga berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Pekerja sektor informal seperti buruh harian, pengemudi ojek online, pedagang kecil, dan pekerja lepas cenderung tidak memiliki pendapatan tetap maupun jaminan sosial yang memadai.

Sementara itu, kelompok kelas menengah rentan atau aspiring middle class merupakan masyarakat yang baru keluar dari kemiskinan tetapi memiliki tabungan terbatas sehingga mudah kembali dalam kondisi rentan ketika harga kebutuhan pokok naik.

“Rumah tangga berpenghasilan rendah juga sangat rentan karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama makanan,” jelasnya dalam keterangan Jumat (28/8/2026).

Akurasi Data Jadi Kunci Steategi Pemerintah

Ketua Prodi Manajemen FEB UMJ ini menjelaskan tentang identifikasi kelompok masyarakat rentan, pemerintah perlu memanfaatkan sistem pendataan sosial ekonomi yang terintegrasi.

Salah satunya melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai data kesejahteraan masyarakat ke dalam pemeringkatan berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Selain itu, terdapat Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta data yang bersumber dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk BKKBN, Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Meski demikian, akurasi data masih menjadi salah satu tantangan utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Data mengenai kemiskinan maupun sektor informal yang tidak diperbarui secara berkala dapat menyebabkan pemerintah kesulitan memperoleh gambaran riil mengenai kondisi masyarakat.

Selain persoalan data, pemerintah menghadapi dinamika ekonomi global yang bergerak cepat dan sulit diprediksi. Perubahan harga minyak dunia, suku bunga global, hingga kondisi nilai tukar bisa berdampak langsung terhadap perekonomian nasional dan daerah.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah (pemda) memiliki peran strategis karena berada lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Pemerintah daerah dapat memberikan gambaran ekonomi yang lebih spesifik mengenai persoalan pengangguran, daya beli, kondisi usaha, hingga potensi ekonomi di setiap wilayah.

“Setiap wilayah memiliki potensi berbeda, seperti pertanian, nelayan, atau sentra perdagangan kecil. Gambaran ekonomi yang spesifik membantu pemerintah memetakan potensi unggulan daerah tersebut,” katanya.

Data lokal yang akurat juga membantu pemerintah memberikan intervensi lebih sesuai kebutuhan. Misalnya, pelaku UMKM di suatu wilayah memperoleh pelatihan, pendampingan, maupun dukungan permodalan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan usahanya.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program pemerintah maupun kolaborasi dengan industri, perguruan tinggi, dan berbagai pihak lainnya.

Kebijakan Pemerintah Perkuat Daya Beli Masyarakat

Berbagai kebijakan pemerintah saat ini telah menunjukkan upaya responsif melalui program perlindungan sosial dan pengendalian harga. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu terus diperkuat agar dampaknya dapat dirasakan secara lebih merata.

Sebagian masyarakat kelas menengah ke bawah masih menghadapi tekanan daya beli akibat harga kebutuhan pokok yang fluktuatif dan pendapatan riil yang belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan bagi pekerja sektor informal yang memiliki tingkat perlindungan sosial lebih rendah.

Untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah dinilai perlu menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif dan tepat sasaran.

Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui kombinasi perlindungan sosial, pemberian insentif kepada sektor riil, serta pengendalian harga pangan.

Data Akurat Jadi Fondasi Kebijakan Tepat Sasaran

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa data ekonomi yang digunakan sebagai dasar kebijakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.

Menurutnya, salah satu upaya penting yang sedang dilakukan adalah Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS yang bertujuan menghimpun data mengenai kondisi ekonomi dan aktivitas usaha masyarakat secara lebih menyeluruh.

“Pemetaan kondisi jutaan pelaku usaha, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tidak mungkin hanya mengandalkan perkiraan atau asumsi belaka,’’ katanya.

Ketersediaan informasi yang valid, jelas dia, pada dasarnya merupakan fondasi utama agar program pembangunan, bantuan usaha, hingga kebijakan fiskal bisa tepat sasaran.

Ke depan, pemerintah perlu memberikan perhatian pada tiga aspek utama dalam membaca kondisi ekonomi masyarakat, yakni stabilisasi harga pangan, perluasan lapangan kerja formal yang berkualitas, dan penguatan bantuan sosial yang tepat sasaran.

“Fokus menjaga stabilisasi harga pangan, memperluas lapangan kerja formal yang berkualitas, dan memperkuat bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat,” jelasnya.

Dengan demikian, kemampuan pemerintah membaca kondisi ekonomi masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan angka pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan yang efektif membutuhkan data yang akurat, pemetaan kondisi masyarakat hingga tingkat daerah, koordinasi lintas pemerintahan, serta kemampuan menerjemahkan perubahan ekonomi global dan domestik menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.