3 hours ago
1
Mobil listrik (EV) Hyundai Ioniq 5 menggunakan teknologi NMC (Nickel Manganese Cobalt Oxide) yang dilengkapi sistem pendingin cairan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radhi menilai kebijakan pemerintah yang mulai mengarahkan subsidi kendaraan listrik berbasis nikel atau nickel manganese cobalt (NMC) menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan energi nasional.
Menurut Fahmi, Indonesia memiliki keunggulan besar karena mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia yang dapat diintegrasikan langsung dengan industri baterai kendaraan listrik nasional.
“Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional,” kata Fahmi dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga dapat memperkuat industri baterai dan kendaraan listrik nasional dari hulu hingga hilir.
Pemerintah sebelumnya berencana kembali menggulirkan subsidi kendaraan listrik mulai Juni 2026 dengan target alokasi 200 ribu unit untuk mobil dan sepeda motor listrik. Program itu ditujukan untuk menekan konsumsi BBM sekaligus mengurangi impor energi dalam jangka panjang.
Dalam skema yang tengah disiapkan, pemerintah akan memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen bagi mobil listrik berbasis baterai nikel atau NMC. Sementara kendaraan listrik dengan baterai selain nikel akan memperoleh PPN DTP sebesar 40 persen.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp 5 juta per unit.
Fahmi menilai teknologi baterai NMC lebih relevan bagi Indonesia dibanding teknologi lithium iron phosphate (LFP). Sebab, bahan baku utama LFP belum diproduksi di dalam negeri sehingga manfaat ekonominya dinilai tidak sebesar baterai berbasis nikel.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mengurangi insentif untuk kendaraan listrik impor utuh atau completely built up (CBU). Menurut dia, kebijakan tersebut dapat membuka ruang lebih besar bagi pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional.
“Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
sumber : Antara
