PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengklaim terdapat penurunan jumlah rukun warga (RW) kumuh dalam sembilan tahun terakhir. Dari 445 RW pada 2017, jumlahnya menyusut menjadi 211 RW berdasarkan pendataan terbaru yang difinalisasi pada 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan hal itu menjadi indikator penting dalam upaya peningkatan kualitas permukiman warga di Ibu Kota. “Secara garis besar, terjadi penurunan RW kumuh dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen,” ujar Pramono dalam keterangan resmi, Rabu, 6 Mei 2026.
Meski demikian, Pramono mengatakan pemerintah daerah masih akan memperdalam data guna memastikan intervensi program penataan berjalan tepat sasaran. Ia juga mengapresiasi dukungan BPS dalam menghadirkan metode pendataan yang lebih komprehensif dan berbasis teknologi.
“Data seperti ini penting untuk terus didalami karena akan kita gunakan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta,” kata dia.
Pramono menyebut penanganan kawasan kumuh ke depan akan difokuskan pada wilayah berpenduduk padat, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kawasan seperti Tambora menjadi perhatian karena memiliki kompleksitas permukiman yang tinggi.
Ia menilai penurunan lebih dari separuh jumlah RW kumuh patut disyukuri di tengah tekanan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. “Dengan kondisi lapangan yang semakin kompleks dan jumlah penduduk yang terus bertambah, penurunan lebih dari 52 persen ini patut disyukuri,” ujar dia.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pendataan kawasan kumuh dilakukan melalui kombinasi survei lapangan dan pemanfaatan citra satelit berbasis big data. Pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan akurasi dan menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Pendataan ini tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga dikalibrasi menggunakan citra satelit. Dengan demikian, hasilnya menjadi lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi terkini,” kata Amalia.
Berdasarkan pendataan 2025 yang difinalisasi pada 2026, dari total 2.749 RW di Jakarta, sebanyak 211 RW teridentifikasi sebagai kawasan kumuh. Penetapannya mengacu pada 11 indikator, antara lain kepadatan penduduk, kualitas bangunan, ventilasi dan pencahayaan, sanitasi, pengelolaan sampah, kondisi drainase, jalan lingkungan, hingga penerangan jalan umum.
Ke depan, BPS bersama Pemprov Jakarta akan memperdalam analisis terhadap 1.904 RW melalui pemanfaatan citra satelit untuk memastikan kesesuaian data lapangan. Kerja sama juga akan diperluas pada pendataan ruang terbuka hijau (RTH).
Selain itu, BPS telah menyiapkan dashboard data yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memantau kondisi sosial ekonomi secara lebih komprehensif. Dengan dukungan data tersebut, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
