REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya bertekad keras menutup kebocoran kekayaan bangsa yang ditaksir mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Upaya ini dilakukan untuk memastikan anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut ditegaskan Presiden dalam pidatonya di acara Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, Kamis.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyinggung analisis sejumlah pakar yang menyoroti inefisiensi ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa inefisiensi tersebut merupakan indikasi dari banyaknya kekayaan negara yang bocor. Presiden merujuk pada indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menjadi tolok ukur efisiensi investasi.
“Apa arti tidak efisien? Artinya banyak kekayaan bocor. Mereka yang kasih nilai itu. Mereka hitung bahwa angka kita, ekonomi kita, ICOR kita 6,5,” kata Presiden Prabowo. ICOR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap unit tambahan pertumbuhan ekonomi. Indonesia mencatat skor ICOR sebesar 6,24 pada 2025 dan 6,50 pada 2024.
Dampak ICOR Tinggi terhadap Anggaran
Presiden menjelaskan bahwa skor ICOR 6,24 berarti untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 dolar, Indonesia perlu mengeluarkan investasi sekitar 6,24 dolar. Angka ini menunjukkan selisih sekitar 2 dolar jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Presiden menekankan bahwa selisih tersebut merupakan representasi dari kebocoran.
“Dua per enam, sepertiga. Ini artinya 30 persen kekayaan kita bocor. Anggaran negara adalah 270 miliar dolar, Rp3.700 triliun kurang lebih. Jadi, kalau 30 persen bocor, artinya ya lebih Rp1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan. Saya mau tutup ini,” tegas Prabowo. Ia menyoroti praktik penggelembungan harga yang kerap dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk di dalam lembaga pemerintahan.
Penghematan untuk Program Strategis
Dengan menghentikan praktik-praktik kebocoran tersebut dalam beberapa bulan pertama masa pemerintahannya, Presiden Prabowo mengklaim telah berhasil menghemat anggaran sekitar Rp300 triliun. Dana hasil penghematan itu, menurutnya, langsung dialokasikan untuk program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut, 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026. Kalau perlu tahun depan kita bangun lebih,” tuturnya. Presiden juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dari PKB terhadap arah kebijakan pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Presiden menerima hasil ijtima ulama PKB. Ijtima tersebut menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, serta mewujudkan ketahanan pangan dan energi. Dukungan itu juga mencakup upaya mengembalikan arah pembangunan nasional kepada amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD, serta memastikan negara berjalan dalam koridor konstitusi dan tata kelola yang baik.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara

3 hours ago
4












































