2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Real Estate Indonesia (REI) menyebut program pembangunan 3 juta rumah dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu dinilai memiliki efek berantai luas terhadap ratusan sektor industri dan penyerapan tenaga kerja.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengatakan sektor perumahan memiliki dampak ekonomi besar karena berkaitan dengan sedikitnya 185 industri turunan yang ikut bergerak ketika pembangunan rumah dilakukan.
“Ketika rumah dibangun, yang bergerak bukan hanya pengembang. Industri semen, baja, pasir, batu, genteng, keramik, cat, kayu, listrik, perbankan, transportasi, hingga tenaga tukang ikut hidup,” kata Joko kepada pers di Bandung, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, pembangunan rumah rakyat juga dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
“Artinya, satu rumah yang dibangun bisa menggerakkan banyak dapur rakyat. Ada buruh bangunan yang bekerja, ada toko material yang berputar, ada pengusaha kecil yang mendapat pesanan, ada perbankan yang menyalurkan pembiayaan, dan ada daerah yang ekonominya ikut bergerak,” ujarnya.
Joko menilai program 3 juta rumah bukan hanya program sosial, tetapi juga program pro-pertumbuhan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha di tengah kebutuhan hunian yang masih tinggi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sisi lain, ia menilai program tersebut juga memiliki nilai kemanusiaan karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat untuk hidup layak dan bermartabat.
“Rumah itu bukan hanya bangunan, tetapi juga tempat keluarga berlindung, anak-anak tumbuh, nilai-nilai kehidupan ditanamkan,” katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya menyebut program 3 juta rumah diarahkan untuk mengatasi backlog perumahan, menyediakan hunian layak dan terjangkau, serta memperbaiki rumah tidak layak huni di berbagai wilayah, termasuk desa, kota, dan kawasan pesisir.
Menurut Joko, dunia usaha membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten agar program tersebut dapat berjalan optimal. Dukungan tersebut antara lain berupa kepastian pembiayaan, penyederhanaan perizinan, ketersediaan lahan, hingga keberpihakan terhadap pembangunan rumah rakyat dengan harga terjangkau.
Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan pelaku usaha lokal dalam pembangunan perumahan, termasuk melalui skema pembiayaan seperti Kredit Program Perumahan yang mulai didorong pemerintah.
“Ini penting karena pembangunan rumah rakyat tidak boleh hanya dinikmati pemain besar, tetapi juga harus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal,” tegasnya.
Joko menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan masyarakat menjadi faktor penting agar program pembangunan rumah rakyat dapat berjalan efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas.
