KEPALA Badan Gizi Nasional yang baru dilantik, Sudaryono, merespons kritikan yang mendesak program makan bergizi gratis (MBG) dihentikan. Menurut Sudaryono, ia akan menerima kritik terhadap program makan gratis ini, tapi tak akan menyetopnya.
“Makan Bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian terpilih jadi Presiden,” kata Sudaryono usai rapat perdananya di kantor BGN di Jakarta Pusat, Rabu, 22 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Sehingga, kata Sudaryono, yang bisa dilakukan BGN adalah memperbaiki tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman, serta memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya di desa-desa. “Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat, ya. Sekali lagi, kami mendengarkan. Saya mendengarkan, kami mendengarkan,” ujar dia.
Seusai dilantik di Istana Kepresidenan, Sudaryono menegaskan dirinya tak punya kepentingan pribadi dalam program makan bergizi. Ia menyebut tidak memiliki dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menerima intensif dari pemerintah untuk menyediakan MBG ke sekolah-sekolah.
"Enggak ada, saya tidak punya SPPG. Saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur," ucapnya
Sudaryono mengakui masih ada masalah dalam pelaksanaan MBG. Salah satunya berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Dadan Hindayana, eks kepala BGN, dan beberapa mantan petinggi badan gizi lainnya. "Kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada pelanggaran dari sisi tata kelola yang tidak transparan," ucapnya.
Sudaryono dilantik menggantikan Kepala BGN sebelumnya Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.
Nanik mengatakan bersyukur pernah membantu Presiden Prabowo dalam program makan bergizi gratis setelah menjadi pendukungnya selama belasan tahun. "Empat belas tahun ikut beliau, saya tahu persis program MBG bukan untuk tujuan politis seperti yang dituduhkan orang," tulis dia, Rabu, 22 Juli 2026.
