1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, PALU – Sulawesi Tengah membentuk Forum Multi Pihak Sawit Berkelanjutan (FMPSB-Sulteng) untuk memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, pekebun, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Forum tersebut juga diharapkan mendukung percepatan program strategis nasional, termasuk hilirisasi industri sawit dan penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Forum yang dideklarasikan pada Selasa (21/7/2026) itu merupakan hasil inisiatif organisasi masyarakat sipil (civil society organization/CSO) dan organisasi nonpemerintah (non-governmental organization/NGO) di Sulawesi Tengah untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan.
Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Musliman mengatakan, forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret bagi pengembangan sektor sawit di daerah.
“Forum ini diharapkan dapat menghasilkan terobosan-terbosan yang baik untuk sawit di Sulawesi Tengah. Kolaborasi antar semua pihak menjadi kuncinya, mari kita bersama-sama memajukan sawit di Sulawesi Tengah,” kata Musliman dalam siaran pers, Rabu (22/7/2026).
Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Jen Kurnia Gembu mengatakan, pembentukan forum menjadi langkah strategis untuk memperkuat pendampingan terhadap berbagai persoalan di sektor perkebunan sawit, mulai dari aspek regulasi hingga tata kelola.
“Pada prinsipnya kami dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung terbentuknya Forum Multi Pihak Sawit Berkelanjutan. Masih banyak permasalahan di sektor sawit yang membutuhkan pendampingan agar pengelolaannya dapat berlangsung secara berkelanjutan,” ujar Jen.
Akademisi Universitas Tadulako Mohamad Ahlis Djirimu menilai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri sawit di Sulawesi Tengah. Menurut dia, pengembangan hilirisasi masih menghadapi tantangan karena sebagian besar industri pengolahan berada di luar provinsi sehingga distribusi tandan buah segar menjadi kurang efisien.
“Yang perlu kita upayakan adalah saling bersinergi antara korporasi, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tanpa sinergi, kita tidak bisa meraih manfaat maksimal dari industri persawitan ini,” katanya.
Direktur Eksekutif Ekonesia Azmi Sirajudin mengatakan, forum akan berfungsi sebagai fasilitator, mediator, dinamisator, dan akselerator dalam mendorong pengembangan sawit berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Forum juga akan mendukung percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penerapan standar ISPO, pengembangan hilirisasi, hingga transisi menuju komoditas sawit yang bebas deforestasi.
“Melalui forum ini kami ingin memastikan setiap pihak memiliki ruang untuk berdialog, mencari solusi bersama, dan mengawal implementasi sawit berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Kolaborasi adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola sawit yang inklusif dan berdaya saing,” kata Azmi.
