2 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudha Sadewa menyebutkan, pemerintah menyalurkan dana Rp 200 triliun di lima bank plat merah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas bank agar penyaluran kredit semakin deras, sekaligus menjadi upaya menggerakan roda perekonomian di tengah perlambatan kredit.
Kebijakan 'suntikan dana' dari pemerintah ke lima bank BUMN tersebut, mendapat sambutan hangat dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi, Jawa Barat.
"Tentunya kalau menurut saya kebijakan ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM. Kalau yang saya baca kan ini rasio kebijakan fiskal dan moneter ini jadi lebih meningkat," ujar Raden Raka (22), salah seorang pelaku UMKM sekaligus Founder Cimahi Muncul saat dihubungi, Sabtu (13/9/2025).
Ia dan tentunya pelaku usaha lainnya berhadap dengan adanya kucuran dana dari pemerintah yang disalurkan melalui perbankan ini semakin memudahkan untuk melakukan pinjaman modal secara legal. "Kalau harapan saya mah dari Cimahi tentunya bank itu bisa lebih gampang dan mudah lagi buat pinjaman UMKM-nya. Akhirnya UMKM Cimahi punya kekuatan modal yang kuat," katanya.
Dengan modal yang kuat dan kemudahan peminjaman modal melalui perbankan ini, kata Raka, diharapkan juga akan mengeliminasi peminjaman melalui bank emok atau rentenir hingga pinjaman online alias pinjol.
"Sangat dibutuhkan (pinjaman modal) karena banyak UMKM di Cimahi lewat bank emok, pinjol yang justru membahayakan UMKM karena dari sisi bunganya juga kan membahayakan. Kalau sama perbankan kan jelas," katanya.
Diberitakan Republika sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun disalurkan di lima perbankan yang sudah ditentikan. Menurutnya, hal itu disetujui Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Purbaya menegaskan kebijakan pemerintah itu bertujuan menggerakkan perekonomian sehingga target peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat segera tercapai.
"Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya melihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ," kata Purbaya dalam wawancara usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
