13 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 untuk mempercepat implementasi Program Listrik Desa. PT PLN (Persero) memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program pemerataan akses listrik tersebut berjalan tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan percepatan Program Listrik Desa harus didukung data yang akurat agar pelaksanaannya efektif. Pemerintah juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan untuk mengawal pelaksanaan program secara akuntabel.
"Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," kata Tri di Jakarta, dikutip Ahad (19/7/2026).
Komitmen tersebut diperkuat melalui Alignment Forum Program Listrik Desa yang mempertemukan pemerintah sebagai regulator, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, serta mitra kerja PLN. Forum itu menjadi wadah untuk menyelaraskan langkah, memperkuat tata kelola, dan mempercepat implementasi Program Listrik Desa di seluruh Indonesia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pemerataan akses listrik tidak boleh berhenti sebagai komitmen, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata. Menurut dia, Program Listrik Desa bukan hanya membangun jaringan listrik, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
"Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Arahan beliau jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata," ujar Darmawan.
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan pemerintah bersama PLN telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Integrasi tersebut diharapkan mempercepat pemerataan akses listrik sekaligus membantu masyarakat kurang mampu memperoleh sambungan listrik.
Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan penyediaan akses listrik melalui pendanaan APBN di 1.403 lokasi yang melayani 40.724 rumah tangga. Pemerintah bersama PLN menargetkan perluasan Program Listrik Desa di 2.792 lokasi hingga akhir 2026 dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan. Dukungan pemerintah daerah juga terus menguat melalui percepatan perizinan dan koordinasi guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.
