8 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong penguatan komitmen pelaku usaha kehutanan untuk menjaga kelestarian hutan. Terutama di tengah tekanan perubahan iklim, degradasi hutan, dan meningkatnya tuntutan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
Komitmen itu ditegaskan APHI dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah bertajuk Refleksi Diri dan Satukan Hati dalam Silaturahmi untuk Menjaga Bumi di Jakarta, Selasa (7/4/2026). APHI menilai sektor kehutanan perlu terus ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan, nilai-nilai yang dipetik selama Ramadan perlu dibawa ke dalam praktik pengelolaan hutan yang lebih bijak, terukur, dan berkelanjutan.
“Kita tidak hanya merayakan kemenangan rohani, tetapi juga merefleksikan peran kita sebagai pelaku usaha kehutanan dalam menjaga amanah Sang Pencipta atas bumi ini,” ujar Soewarso.
Ia menjelaskan, semangat menahan diri yang ditempa selama Ramadan relevan diterapkan dalam pengelolaan hutan, terutama untuk menghindari eksploitasi berlebihan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Menurut dia, APHI bersama para anggotanya terus mendorong perluasan tutupan hutan melalui kegiatan penanaman dan pengayaan, baik di kawasan hutan tanaman maupun hutan alam. Organisasi itu juga menekankan pentingnya pemanfaatan hutan secara bijak agar fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis tetap berjalan seimbang.
“Refleksi diri harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menjaga hutan bagi generasi mendatang,” tutur Soewarso.
Dalam arah pengelolaan ke depan, APHI menempatkan pendekatan Multiusaha Kehutanan sebagai salah satu jalur penting untuk mengoptimalkan manfaat hutan tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan. Pendekatan itu dinilai perlu diiringi penguatan tata kelola serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Di tingkat organisasi, APHI juga mendorong penguatan soliditas internal di tengah tantangan usaha kehutanan yang terus berkembang. Idul Fitri dinilai menjadi saat yang tepat untuk memperkuat kembali hubungan antaranggota, mempererat komunikasi, dan menjaga kekompakan organisasi.
“Melalui momentum ini, kami mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk meningkatkan soliditas, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan, serta terus berinovasi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” kata Soewarso.
Dukungan terhadap penguatan komitmen menjaga hutan juga datang dari pemerintah. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz MP mengatakan, Idul Fitri menjadi saat yang tepat untuk memperbaiki diri sekaligus mempertegas tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian hutan.
Pemerintah, kata dia, terus memperkuat tata kelola kehutanan melalui peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah. Langkah itu juga disertai rencana pengembangan pusat ekosistem pengelolaan hutan yang diharapkan dapat menjadi penghubung kebijakan tata ruang dan pengelolaan kawasan secara lebih terintegrasi.
“Momentum ini menjadi saat yang tepat untuk menyatukan hati dan memperkuat komitmen dalam menjaga bumi,” ujar Mahfudz.
Ia menambahkan, pengawasan kehutanan di tingkat tapak juga akan diperkuat melalui penambahan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) secara bertahap. Jumlah personel yang saat ini sekitar 4.800 orang ditargetkan meningkat menjadi sekitar 21.000 orang.
Pandangan serupa disampaikan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro. Ia menilai pengelolaan sumber daya alam perlu dibangun dengan cara pandang yang lebih berimbang, yakni menempatkan manusia bukan sebagai pemilik alam, melainkan penjaga amanah ekologis.
Sigit mengatakan, pemanfaatan sumber daya alam tetap dimungkinkan selama dilakukan dalam batas-batas ekologis yang sehat. Ia juga mengingatkan, krisis lingkungan yang terjadi saat ini lahir dari ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Manusia boleh memanfaatkan sumber daya alam, tetapi tidak boleh merusak. Pemanfaatan harus didasarkan pada batas ekologis, bukan semata-mata pertimbangan ekonomi,” kata Sigit.
Ia juga memandang APHI memiliki posisi strategis dalam mendorong transformasi pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks itu, sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain dinilai menjadi kunci untuk menghadapi tantangan kehutanan ke depan.
Melalui pertemuan tersebut, penguatan komitmen menjaga kelestarian hutan diharapkan tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi berlanjut menjadi langkah nyata di lapangan. Kolaborasi lintas sektor juga dinilai penting agar tata kelola hutan Indonesia makin kuat, lestari, dan memberi manfaat jangka panjang.
