PENDIDIKAN inklusif seringkali diterjemahkan secara sempit, sebatas memasukkan penyandang disabilitas ke kelas reguler. Padahal, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia menegaskan pendidikan inklusif juga tentang mengubah sistem pendidikan untuk menghilangkan hambatan.
“UNESCO menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah bagaimana mengubah sistem pendidikan untuk menghilangkan hambatan yang mungkin ada, meningkatkan partisipasi pendidikan anak-anak dari kelompok termarginalkan, salah satunya penyandang disabilitas.,” kata Dante yang juga merupakan pakar pendidikan inklusif, Senin, 11 Mei 2026.
Menurut Dante, pendidikan inklusif mengalami penyempitan makna lantaran hanya diartikan ketika ada seorang siswa disabilitas yang menempuh pendidikan di suatu sekolah umum. “Padahal seringkali keberadaan penyandang disabilitasnya malah tidak diketahui dan dipahami dengan baik,” kata dia.
Secara ideal, Dante mengatakan pendidikan inklusif seharusnya dimaknai sebagai penyelenggaraan pendidikan di mana semua anak memiliki kemampuan yang berbeda, potensi yang berbeda, dan memiliki kebutuhan khusus masing-masing. “Hal ini harus diakui, dihargai, dan dihormati serta diberikan layanan sesuai dengan kondisinya masing-masing,” ujar Dante.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan makna pendidikan inklusif tidak hanya dibatasi pada pendidikan di sekolah umum yang dijalani oleh peserta didik dengan disabilitas, melainkan pula oleh peserta didik berkebutuhan khusus seperti mereka yang tinggal di luar jangkauan layanan pendidikan.
“Dapat dikarenakan keterbatasan ekonomi atau karena keterbatasan wilayah geografis yang membuat mereka tidak dapat mengakses layanan Pendidikan,” kata Mu’ti dalam acara Pelatihan Guru Pendamping Khusus di SMPN 16 pada 20 April 2026.
Sementara itu, pakar pendidikan inklusif sekaligus dosen dukungan inklusif dan pendidikan khusus dari Murdoch University Liana Luyt Afhea mengatakan ada empat alasan mengenai pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pertama, mengenai hasil pendidikan. Pendidikan inklusif yang berkualitas tinggi tidak merugikan hasil akademik bagi siswa tanpa disabilitas dan dapat meningkatkan hasil bagi siswa dengan disabilitas jika dukungan yang tepat tersedia.
Kedua, manfaat sosial. Pendidikan inklusif meningkatkan empati, keterampilan sosial dan penerimaan terhadap keberagaman untuk semua siswa. "Bukan hanya mereka yang memiliki disabilitas,” kata Liana.
Ketiga, merupakan pemenuhan kewajiban berbasis hak. “Australia adalah negara yang menandatangani Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang mengakui pendidikan inklusif sebagai hak asasi manusia, bukan pilihan yang bersifat opsional,” ujar Liana yang juga menjabat sebagai Ketua Bersama Akademi untuk Keunggulan Pendidikan Inklusif.
Keempat, menciptakan sistem yang berkualitas. Jika dilakukan dengan baik, pendidikan inklusif akan mengarah pada praktik pengajaran universal yang lebih baik. ”Misalnya pengajaran eksplisit yang bermanfaat bagi semua peserta didik, termasuk siswa berprestasi tinggi dan siswa dari berbagai latar belakang,” kata Liana.
Pilihan Editor: Aneka Masalah Sekolah Umum Menerima Siswa Disabilitas
