INFO TEMPO – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya konsep statecraft atau tata kelola pemerintahan dalam menghadapi kompleksitas tantangan daerah saat ini. Hal itu disampaikannya dalam Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa, 5 Mei 2026.
Bima Arya menyebut dinamika kepemimpinan daerah kini semakin kompleks, dipengaruhi oleh perubahan global, nasional, hingga tuntutan lokal. “Setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Tantangannya pun berbeda-beda,” ujarnya.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Tantangan pertama berasal dari konteks geopolitik global yang berdampak langsung ke daerah, seperti fluktuasi harga bahan bakar dan inflasi pangan. “Tantangan hari ini berbeda. Apa yang terjadi di tingkat global bisa berdampak langsung ke daerah,” jelasnya.
Selanjutnya, tantangan nasional ditandai dengan hadirnya berbagai program prioritas pemerintah yang harus dikawal oleh kepala daerah. Indikator kinerja pun kini semakin bertumpu pada keberhasilan implementasi program tersebut.
Selain itu, kepala daerah juga dihadapkan pada tantangan lokal, terutama dalam merealisasikan janji politik sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Global, nasional, dan lokal ini tiga tantangan yang tidak mudah,” kata dia.
Bima Arya kemudian memperkenalkan konsep statecraft yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto sebagai pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan. “Presiden menekankan bahwa pemimpin harus handal, terampil, dan cerdas. Tidak cukup hanya cerdas,” ujar dia.
Menurutnya, statecraft menuntut kepala daerah mampu bekerja efektif, cepat, dan dapat dipercaya dalam mengelola pemerintahan serta merespons berbagai tantangan.
Dia juga mencontohkan sejumlah inovasi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti penataan reklame, pengelolaan parkir, hingga penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, kolaborasi lintas daerah dinilai penting, terutama dalam menangani isu sektoral seperti inflasi, tanpa harus terhambat oleh pendekatan kelembagaan formal.
“Kerja sama sektoral seringkali lebih cepat berjalan dibandingkan pendekatan kelembagaan yang formal,” katanya.
Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah, khususnya di Kalimantan yang menjadi kawasan strategis seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Targetnya, dari forum ini ada agenda yang bisa langsung diturunkan menjadi aksi nyata,” kata dia.
Forum ini merupakan rangkaian dari Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Terdapat 144 daerah yang akan diberi insentif dalam apresiasi ini yang dibagi atas enam regional: Sumatra, Kalimantan, Jawa-Bali, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, serta Papua. (*)
