3 hours ago
2
Kunjungan Panitia Khusus (Pansus) XII DPRD Jabar ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia di DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan Panitia Khusus (Pansus) XII DPRD Jabar ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia di DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, mengatakan konsultasi tersebut bertujuan untuk menyelaraskan Ranperda prakarsa DPRD dengan regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Menurutnya, harmonisasi ini penting agar arah kebijakan daerah sejalan dengan kebijakan pusat.
“Arah kebijakan kebudayaan tidak terlepas dari kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, peran kementerian sangat penting untuk memastikan regulasi yang ada dapat diadaptasikan secara tepat di Jawa Barat,” ujar Buky.
Ia menambahkan, DPRD Jabar juga mendorong adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap sektor kebudayaan secara merata di seluruh wilayah.
“Jawa Barat memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat besar. Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci agar potensi tersebut tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dikembangkan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pansus XII DPRD Jabar, Ahab Sihabudin, menegaskan kebudayaan harus menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Ahab, melalui pembahasan ranperda tersebut, DPRD ingin memastikan sektor kebudayaan mendapat perhatian serius, termasuk melalui dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kami berharap kementerian dapat ikut mengawal keberlangsungan kebudayaan di Jawa Barat, sehingga nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga dan mampu menjadi kekuatan pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD Jabar diterima langsung oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, di kantor kementerian di Jakarta. Konsultasi ini menjadi bagian dari upaya DPRD Jabar memperkuat landasan regulasi dalam pemajuan kebudayaan di daerah.
