4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keberadaan BPI Danantara dinilai bisa memperkuat konsolidasi dan efisiensi pengelolaan BUMN agar lebih produktif, terintegrasi, dan berdaya saing. Sejumlah ekonom menilai langkah ini membuka ruang perbaikan tata kelola sekaligus memperkuat peran BUMN sebagai penggerak investasi nasional.
Kepala Pusat Ekonomi Makro & Keuangan INDEF Rizal Taufikurahman menyebut Danantara sebagai elemen strategis dalam arsitektur ekonomi baru Indonesia yang lebih adaptif. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Pertaruhan Besar Negara via Danantara pada Restrukturisasi BUMN” di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
“Dengan aset gabungan yang mencapai Rp1.650 triliun, Danantara memiliki kekuatan finansial yang setara dengan hampir separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Rizal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Rizal menilai potensi besar tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat nilai tambah ekonomi melalui konsolidasi aset dan investasi BUMN. Menurutnya, efisiensi yang dihasilkan dari restrukturisasi ini diharapkan tidak hanya bersifat penghematan, tetapi juga mampu mendorong penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Hal ini berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang pada akhirnya mendorong PDB naik sebesar 1,6 persen,” ucap Rizal.
Sejumlah pengamat menilai salah satu ruang perbaikan penting dalam ekosistem BUMN adalah penyelarasan model bisnis antarentitas yang selama ini memiliki irisan usaha. Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyebut penyederhanaan struktur usaha dapat memperkuat sinergi dan fokus bisnis BUMN ke depan.
Ia menilai pengelompokan aset dan unit usaha dalam satu koordinasi yang lebih terintegrasi dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional serta memperjelas arah pengembangan bisnis.
“BPI Danantara hadir untuk merapikan struktur agar lebih sederhana dan terarah di bawah satu manajemen profesional dengan mandat yang jelas,” ujar Wijayanto.
Wijayanto juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan keberlanjutan kinerja BUMN di masa depan.
Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, menambahkan bahwa keberhasilan penguatan lembaga ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, transparansi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan investor dan masyarakat.
“Jika Danantara ingin berjalan optimal, maka prinsip transparansi dan tata kelola yang baik perlu menjadi fondasi utama,” ucap Awalil.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Akhmad Syakir Kurnia menilai transformasi kelembagaan ini perlu diikuti dengan peningkatan kinerja yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara optimalisasi aset negara dan peningkatan kontribusi BUMN terhadap penerimaan serta pelayanan publik.
Di sisi lain, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa lembaga ini telah memulai langkah awal melalui groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional senilai Rp116 triliun. Ia menyebut pendekatan baru ini menempatkan Danantara sebagai penggerak investasi yang lebih terintegrasi dengan agenda industrialisasi nasional.
“Melalui Danantara, Indonesia tidak lagi menempatkan SWF sebagai instrumen investasi pasif, melainkan sebagai mesin strategis yang terintegrasi langsung dengan kebijakan industrialisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Rosan.
Ia menambahkan, penguatan peran ini diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi dan pengembangan sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi.
