3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Desakan agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar kian menguat. Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia meminta Muktamar NU dilaksanakan paling lambat pada awal Agustus 2026, sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU sebelumnya.
Aspirasi itu disampaikan langsung oleh para ketua PWNU saat mendatangi Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026). Mereka diterima oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di ruang kerjanya, sementara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengikuti pertemuan secara daring.
Ketua PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rozin, mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari konsolidasi pimpinan wilayah dalam merespons dinamika internal organisasi. Menurut dia, para pimpinan wilayah merasa perlu mendorong percepatan muktamar demi menjaga soliditas jamiyah.
Pasca kesepakatan islah, menurut Gus Rozin, belum ada progres yang berarti untuk memecahkan kebuntuan komunikasi di tingkat elit PBNU. Forum ini sudah beberapa kali berdiskusi dan tidak menemukan solusi lain selain pelaksanaan muktamar sesegera mungkin.
Ia menegaskan, forum menilai keterlambatan pelaksanaan muktamar berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi. Selain itu, kondisi tersebut juga dikhawatirkan menghambat fokus NU dalam menjalankan peran strategisnya, baik di tingkat kebangsaan maupun keumatan.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada PBNU, terdapat tiga tuntutan utama. Pertama, PBNU diminta melaksanakan Muktamar NU pada akhir Juli atau awal Agustus 2026, sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026.
“Jika hingga Agustus 2026 Muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU,” kata Gus Rozin saat dihubungi, Selasa (28/4/2026).
Kedua, PBNU diminta konsisten menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 18 Maret 2026. Tindak lanjut itu mencakup pembentukan panitia Munas/Konbes dan Muktamar, serta percepatan penerbitan dan penyelesaian surat keputusan.
Ketiga, Steering Committee diminta menetapkan peserta muktamar yang meliputi PWNU, PCNU, dan PCINU, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan.
Desakan ini didukung oleh 23 Ketua PWNU dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan. Dukungan luas tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa struktur wilayah menginginkan kepastian arah kepemimpinan organisasi.
Forum Ketua PWNU menegaskan, percepatan muktamar merupakan langkah krusial untuk menjaga legitimasi kepemimpinan dan soliditas organisasi. Ketidakpastian yang berlarut-larut dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan struktural di tingkat wilayah dan cabang.
"Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menyangkut masa depan jam'iyah dan peran strategis NU bagi bangsa," demikian salah satu penegasan dalam forum tersebut.
Gus Rozin juga menekankan, forum tersebut lahir murni dari inisiatif para ketua PWNU, tanpa koordinasi khusus dari pihak mana pun. Bahkan, seluruh peserta datang ke Jakarta dengan biaya pribadi.
"Forum ini murni inisiatif para ketua PWNU, tidak dikoordinir secara khusus. Bahkan kedatangan mereka ke Jakarta juga atas biaya sendiri, padahal ada yang dari Aceh dan Papua Pegunungan," ujarnya.
