4 hours ago
1
Lahan Sawit milik PTPN IV Regional VI di Kebun Cot Girek, Aceh Utara.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah menerapkan kebijakan sentralisasi ekspor komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Sudarsono Soedomo mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara tergesa-gesa.
Hal itu karena selain berpotensi menimbulkan ketidakpastian pasar, juga mengganggu iklim investasi hingga melemahkan daya saing Indonesia di pasar global jika tata kelolanya belum benar-benar siap. Sudarsono bisa memahami bahwa tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan kontrol devisa, serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing.
Namun, persoalan utama perdagangan ekspor Indonesia bukan semata kurangnya kewenangan negara. "Negara sebenarnya selama ini sudah hadir sangat kuat melalui bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, dan berbagai instrumen pengawasan lainnya," ujar Sudarsono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Karena itu, sambung dia, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah adalah apakah masalah utama berada pada kurangnya kewenangan atau justru lemahnya kapasitas dan kredibilitas institusi yang sudah ada. Sudarsono mengingatkan, pembentukan lembaga baru tidak otomatis menyelesaikan akar persoalan apabila problem utama terletak pada kualitas tata kelola dan penegakan hukum.
Menurut dia, sentralisasi perdagangan skala besar juga membawa risiko yang tidak kecil bagi industri sawit nasional. Perdagangan sawit global, kata Sudarsono, sangat bergantung pada kecepatan, fleksibilitas, jaringan pembeli, reputasi dagang, dan kepercayaan pasar internasional.
"Jika seluruh transaksi dipusatkan pada satu entitas, maka muncul risiko inefisiensi, perlambatan keputusan, rente ekonomi, konflik kepentingan, dan discretionary power yang berlebihan," kata Sudarsono.
