1 hour ago
2
Indonesia dapat meningkatkan kepemilikan Freeport melebihi 61 persen.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah Indonesia berpotensi meningkatkan kepemilikannya di PT Freeport Indonesia melebihi 61 persen, menyusul negosiasi yang sedang berlangsung yang mengindikasikan pembelian lebih dari target awal sebesar 10 persen. Saat ini, pemerintah telah menguasai 51,23 persen saham sejak 2018, sementara Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. memegang 48,77 persen sisanya.
Setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kesepakatan awal adalah untuk mengakuisisi tambahan 10 persen saham. Namun, ia menambahkan, "Negosiasi yang sedang berlangsung memungkinkan kita, Insya Allah, memperoleh lebih dari itu."
Negosiasi tidak hanya menyangkut akuisisi saham, tetapi juga perpanjangan kontrak operasi tambang Freeport yang saat ini sedang berlangsung. "Persentase akhir akuisisi akan diumumkan setelah penandatanganan," tambah Lahadalia.
Menteri tersebut meyakinkan bahwa akuisisi berikutnya akan lebih hemat biaya karena "nilai buku aset mereka relatif rendah." Presiden Prabowo juga menginstruksikannya untuk mempercepat komunikasi dan negosiasi dengan manajemen Freeport guna menyelesaikan kesepakatan ini.
Strategi Penguatan Kontrol Sumber Daya Alam
Lebih lanjut, Lahadalia menekankan bahwa akuisisi lebih lanjut dari PT Freeport Indonesia adalah langkah strategis dalam upaya Indonesia untuk memperkuat kontrol negara atas sumber daya alamnya. Pemerintah berencana memperpanjang izin operasi tambang Freeport Indonesia hingga 2061, menambah 20 tahun dari izin yang berlaku saat ini yang berakhir 2041.
Langkah ini diambil karena cadangan mineral dan kapasitas produksi perusahaan diproyeksikan mencapai puncaknya pada 2035. Selain itu, operasi tambang yang saat ini dilakukan oleh Freeport Indonesia sepenuhnya berada di bawah tanah.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
