2 days ago
4
Menteri HAM Natalius Pigai.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, pencapaian prestisius Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut dia, hal itu sulit ditandingi oleh negara-negara lain.
"Saya kira, itu satu prestasi. Dan kalau ada yang mau ini menyaingi, ya, nanti kita lihat 50 tahun lagi. Apakah kita akan jadi sekjen (sekretaris jenderal) PBB atau tidak," ucap Menteri HAM Natalius Pigai saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (2/2/2026).
"Karena hari ini, yang kita rayakan adalah di bawah nomor dua, di bawah (posisi --Red) sekretaris jenderal PBB," sambung dia.
Menurut Pigai, prestasi Presiden Prabowo belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden lain di masa lampau sejak kemerdekaan Indonesia. Ia juga menilai, prestasi itu sebagai rekor pertama Indonesia memimpin lembaga multilateral dunia.
"Sudah 80 tahun Indonesia Merdeka, Republik Indonesia Merdeka, begitu banyak presiden. Baru Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pertama kali memimpin lembaga multilateral dunia, yaitu Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baru pertama pecah rekor memimpin dunia," kata dia memaparkan.
Per-Januari, Indonesia secara resmi menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode tahun 2026. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Ia merupakan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Swiss.
Di kursi jabatan Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto Reza Suryodipuro menggantikan Duta Besar Swiss, Jürg Lauber.
Sebagai presiden, RI akan memimpin tiga sesi reguler Dewan HAM (Februari, Juni, dan September 2026) serta mengawasi mekanisme Tinjauan Berkala Universal alias Universal Periodic Review (UPR) untuk meninjau catatan HAM negara-negara anggota PBB.
sumber : Antara
